Pj Walikota Jayapura, Frans Pekey, mengatakan, ada sejumlah persoalan dasar yang menjadi perhatian pemerintah kota Jayapura yang dibahas dalam rapat pimpinan tersebut. Diantaranya mengenai masalah bencana alam di Kota Jayapura, kebakaran, lampu jalan, masalah kebersihan dan sejumlah persoalan dasar lainnya.
Karena itu, dia berharap TPP yang dibayarkan untuk khusus di Maret ini dapat memberikan semangat dan motivasi lagi bagi seluruh aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Jayapura untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ASN sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ASN.
Dia mengatakan secara kewenangan untuk perbaikan lampu lalu lintas jalan itu sebenarnya menjadi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Papua melalui dinas terkait. Namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Papua belum menunjukkan upaya untuk melakukan perbaikan kerusakan pada traffic light tersebut.
  "Itu penting pemerintah kota jangkaui karena semuanya telah memberikan kontribusi dalam membangun kota Jayapura di tanah Port Numbai. Karena itu pertemuan ini sebagai upaya untuk terus menjaga silaturahmi, persaudaraan, kebersamaan sebagai masyarakat dengan pemerintah, dengan usnur pemuda tetapi juga dengan senior dengan yunior" tandasnya.
  Frans Pekey mengatakan, Pemkot Jayapura melalui Dinas Tenaga Kerja sudah mengeluarkan edaran terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memberikan THR bagi para pekerja atau tenaga kerjanya.
  Dari hasil pengawasan yang dilakukan, secara umum memang harga-harga barang kebutuhan pokok terutama Sembako di pasar tradisional Hamadi, jadi salah satu sampel, terlihat masih normal. Namun ada beberapa komoditi dan barang kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan.
Baik untuk kepentingan wisata, juga termasuk rapat-rapat penting, juga bisa dilaksanakan di atas kapal itu. Untuk menarik daya tarik konsumen, Dishub Kota Jayapura itu sudah menyurat ke BUMD, BUMM, OPD yang ada di Pemkot Jayapura, Perkantoran,
  Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengaku untuk melantik pejabat eselon II, III dan IV yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura itu masih menunggu proses dan tahapan terutama terkait dengan seleksi jabatan yang belum dilakukan.
  Untuk mengantisipasi peristiwa itu terulang, pihaknya akan membangun Pos SAR. Diharapkan Tim SAR dan juga dari BPBD dan tim terpadu dari kepolisian tetap siaga setiap saat di sepanjang pantai ini, untuk mewaspadai jangan sampai ada korban tenggelam di pantai lagi.
  Dia mengatakan, penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa di Kota Jayapura ini akan dilakukan lebih tegas lagi oleh Pemkot Jayapura ke depannya. Tentunya dengan melihat kondisi dan kejadian yang terjadi, terkait dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa yang ada di Kota Jayapura yang mana jumlahnya saat ini cukup banyak.
