Robby mengatakan, kunjungan ke Negeri Paman Sam itu untuk menghadiri acara wisuda mahasiswa dari Port Numbai, yang telah dibiayai oleh Pemkot Jayapura sejak kepemimpinan Walikota BTM dan kembali dilanjutkan saat ini oleh Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey.
"Uncen sudah turun lakukan kajian dan sudah ada hasilnya, nanti akan kami laporkan ke Pj Wali Kota Jayapura," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Jece Mano, Selasa (31/10) kemarin.
"Rencananya di APBD Perubahan 2023, kami sudah siap menggunakan kartu kredit di tiga instansi yang menjadi pilot project yaitu BPKAD, Inspektorat dan PUPR," kata Dessy Yanti Wanggai, Selasa (31/10).
Seolah tidak berpuas diri, Pemkot Jayapura kemudian melakukan langkah kerjasama dengan Pemkab Keerom. Ini salah satu jurus baru Pemkot Jayapura, di tengah gempuran ancaman inflasi secara nasional bahkan global saat ini.
Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi dalam sambutanya mengatakan, dengan melihat trend pembangunan di Kota Jayapura, maka dianggap penting untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan/ruang terbuka hijau.
"Anggota Korpri itu ASN, tentu itu semua diatur dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, semua sudah diatur termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak berdemokrasi,hak berpolitik itu sudah diatur semua," katanya.
Penjabat Wali Kota Jayapura,Dr.Frans Pekey mengatakan, peran pemuda dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat besar. Diawali dengan gerakan Budi Utomo 1908, kemudian puncaknya pada kongres pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.
"Hari ini kita lakukan aksi bersih bersama organisasi kepemudaan yang ada di kota Jayapura terutama mereka yang menerima hibah dari pemerintah kota Jayapura. Kita gandeng juga bersama dengan Pramuka Kota Jayapura dan beberapa SMA/SMK yang kita undang untuk membantu dalam aksi ini"kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Rocky Bebena, Jumat (26/10).
"Dalam FGD yang kami lakukan ini membicarakan tentang Rancangan peraturan Gubernur tentang pengangkatan anggota DPR dari kursi pengangkatan DPRK," kata Raimondus Mote, Jumat (27/10), sore.
"Saat ini sudah masuk pada minggu ke-4 di bulan Oktober, artinya anggaran kita di tahun 2023, sedikit lagi akan berakhir, sehingga program dan kegiatan yang sudah dicapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Minggu lalu kita sudah laksanakan monitoring meja triwulan ketiga. Terima kasih kepada OPD-OPD yang sudah mencapai target penyerapannya. Baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan yang lebih dari 75 persen," kata Widy Hartanti, Rabu (15/10).
