Kekurangan yang perlu ditambahkan, menurut Sitorus, di sektor lapangan, karena pegawai yang ada saat ini cukup kewalahan dengan jam kerja yang lama, bahkan ada yang sampai malam hari.
 PUPR berharap, kepada calon penerima harus memastikan lahan yang akan dibangun bukan lahan sengketa. "Untuk lahannya harus milik sendiri dibuktikan dengan dokumen pertanahan yang lengkap, sehingga setelah dibangun tid
 Sitorus mengungkapkan bahwa sejumlah kendala di lapangan menjadi tantangan tersendiri bagi Dishub. "Memang target kita cukup besar, tapi kami yakin bisa capai target, bahkan lebih, karena kita melihat target mingguan R
 Asisten II Pemkot Jayapura, Widhi Hartanti menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Jayapura sedikit mengalami penurunan. Hal ini juga ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Upaya ini dilakukan pemerintah untuk memperpendek birokrasi dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. "Kalau petugas tiap kelurahan sudah stand by, masyarakat tidak lagi harus ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen
 Program Turkam ini merupakan janji politik walikota dan wakil walikota untuk mendorong pembangunan mulai dari kampung-kampung. "Turkam ini bagian dari program prioritas 100 hari kerja bapa Walikota, maka dari itu tiap
 Ketua DPRK Kota Jayapura, Theos Revelino B Ajomi mengatakan rapat kerja Panja DPR Kota Jayapura tentang LKPJ walikota Jayapura tahun anggaran 2024 perlu dilakukan, dalam rangka adanya sinkronisasi program dan kegiatan
 Wakil Walikota, Rustan Saru menyampaikan hampir semua pelayanan berjalan baik, namun sesi pengurusan surat yang sedikit mengalami keterlambatan. "Keterlibatan ini karena, kadang petugas RT kita ini tidak ada di tempat,
Rustan Saru mengingatkan semua kepala kelurahan untuk memperhatikan atribut para pegawainya. "Disiplin berpakaian itu juga harus diperhatikan, karena itu penting sebagai identitas kita sehingga masyarakat bisa tau bahwa
 "Terkait rencana pelantikan calon anggota DPRK yang masih menyisakan persoalan administrasi dan banding di PT TUN, ini mencerminkan posisi yang mendukung keberlanjutan proses pelantikan sesuai mekanisme hukum yang ber
