Penjabat (Pj) Bupati Tolikara, Marthen Kogoya, SH.,M.AP usai penandatangan perjanjian kerja sama tersebut mengatakan, peningkatan layanan transportasi udara dilakukan untuk mempermudah konektivitas antar wilayah, khususnya untuk distrik-distrik yang sulit dijangkau dengan sarana transportasi darat.
Audiensi berlangsung di ruangan Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, diikuti Penjabat (pj) Bupati Jayawijaya, Dr.Sumule Tumbo, SE, MM, Kadis Perindag Jayawijaya, Lukas Kossay bersama dengan Pelaku Usaha Pengelola Subsidi Angkutan Udara di Wamena.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, dalam sambutannya mengatakan, Pokja KLHS RPJPD hingga saat ini telah melakukan serangkaian kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Jayapura 2025-2045 sesuai tahapan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.
Salah satu Pekerja Yaso Asso Warga Distrik Asotipo mengaku jika mengaku jika ia bersama dengan saudaranya telah bekerja 5 pekerjaan pembangunan tower BTS milik Bakti di 5 tempat dimana dua diantaranya di Distrik Asotopo, Asolokobal, Maima dan Wame hingga semuanya telah dituntaskan, sementara untuk realisasi pembayaran belum dibayarkan.
Pj Gubernur Papua Pegunungan menilai jika pembangunan Rumah Sakit Pratama ini melalui DAKyang telah dialokasikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemprov Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya berniat untuk menata dan melakukan langkah-langkah sehingga terjadi pelayanan dasar di RS yang telah dibangun ini.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE,MM menyatakan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan DPC Partai Demkokrat Kabupaten Jayawijaya dan juga mengundang Ketua DPRD Jayawijaya namun tidak datang, sehingga pihaknya akan tetap melakukan Proses PAW bagi Ketua dan lima anggota DPRD Jayawijaya yang telah berpindah partai.
 Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Ludya E. Logo, SSTP, MSi menyatakan jika pihaknya sudah terbreakdown di program kegiatan dan sub kegiatan di 28 OPD termasuk distrik. Contoh untuk program kemiskinan ekstrem itu program kegiatan dan sub kegiatan sudah masuk di 21 OPD, untuk program penanganan inflasi ada di 12 OPD, sedangkan penanganan stunting ada di 10 OPD termasuk distrik.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
Seminar yang berlangsung di Kota Jayapura pada 19 - 20 Januari itu menghadirkan berbagai narasumber yang membahas tentang pembangunan, potensi daerah, peraturan hukum adat, keuangan daerah dan penyelengaraan pemerintahan yang baik serta kepemimpinan yang berkarakter Woropen.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan, pemerintah Kabupaten Jayawijaya mendorong agar bagaimana keberpihakan masyarakat utamanya untuk pengentasan kemiskinan Ekstrime dan penanganan stunting dengan memastikan alokasi anggaran keberpihakan terhadap masalah ini.
