Satu baliho lainnya bertuliskan, “Ketua KPUD Mimika, Ketua PPD Tembagapura dan Ketua PPD Kwamki Lama kembalikan perolehan suara caleg Bapak Martinus Walilo yang telah dialihkan kepada caleg lain”.
Mereka menuntut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Daerah (KPUD) Mimika untuk segera mengembalikan suara Partai Nasdem di daerah pemilihan (Dapil) 5, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua Tengah yang awalnya 2.388 saat pleno distrik hilang di pleno KPUD Kabupaten Mimika.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan Devisi SDM Theodorus Kosay menyatakkan menegaskan hingga saat ini KPU Jayawijaya belum melakukan Pleno rekapitulasi terhdap 33 Distrik dengan alasan PPDnya tidak siap
Dete mengapresiasi langkah-langkah demonstran yang berupaya mengangkat Marwah demokrasi itu tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dete mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi dari para pendukung caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 itu di KPU Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Polres Jayawijaya tersebut diikuti oleh personel dari Subdenpom Wamena, Kodim 1702 JWY, Brimob BKO, Polres Jayawijaya serta dari Damkar Kabupaten Jayawijaya yang selama ini telah disiagakan guna mengamankan stabilitas pelaksanaan Pleno yang dipusatkan di Kabupaten jayawijaya.
Karena lokasi tersebut tentu beda dengan di hotel, sehingga penempatan personelnya juga harus benar- benar dilakukan dengan baik. Apalagi jika yang masuk tidak punya kepentingan dan tidak menunjukkan ID Card dari mana, tentu tidak bisa masuk seenaknya.
Kendati Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri dan ketua KPU Papua Steve Dumbon optimis rapat pleno tingkat provinsi Papua akan selesai tepat waktu, namun kenyataan justru sebaliknya dimana KPU Papua meminta diperpanjang rekapitulasi penghitungan suara.
Meski demikian dikatakan tidak semuanya berjalan lurus – lurus mengingat saat dilakukan hitungan oleh saksi dan PPD ternyata terjadi perbedaan. “Lainnya adalah lembaran C plano yang sulit dikirim ke Sirekap dan ini sempat memusingkan,” jelasnya.
Pemilu telah usai, namun beberapa persoalan ditemukan di lapangan. Seperti dugaan kecurangan, bahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) hingga pemungutan suara susulan (PSS) di Provinsi Papua.
"Jadi, jadwal pleno kita di KPU provinsi batas akhirnya sampai tanggal 10 Maret 2024,"ucap Steve Dumbon saat ditemui Ceposonline.com di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Kamis (7/3/2024).
