Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Provinsi Papua yang diwakili Plt Sekda, Suasana Wanggai, Ketua Yayasan Gema Valentine Papua, Nerlince Wamuar Rollo selaku penanggung jawab SMA UTC, Pangdam XVII Cenderawasi
Direktur Keuangan LPP RRI, Muhammad Fauzan, hadir langsung dalam acara tersebut bersama para pejabat lainnya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pembangunan ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026 dan meminta s
Gubernur Apolo menjelaskan, Musrenbang yang dilaksanakan ini untuk membahas rancangan RPJMD dalam rangka penajaman, penyelarasan, dan klasifikasi dalam kesepakatan tujuan, sasaran, strategis arah kebijakan dan program ke
Ada 3 Distrik induk di wilayah perbatasan yang mulai mengusulkan pemekaran kampung dan Distrik, yakni Distrik Yaffi, Distrik Web dan Distrik Towe. Masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan RI-PNG tersebut mengeluhkan p
Data yang dihimpun Cenderawasih, untuk kampung Yoka tahun 2025 menerima anggaran sebanyak Rp. 8.836.790.321 dari tiga sumber yakni, Alokasi Dana Kampung (ADK) sebanyak Rp. 5.833.004.817, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Da
Dukungan ini karena pembangunan rumah subsidi di Papua pada tahun 2025 difokuskan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dimana saat ini beberapa program dan target pembangunan rumah
Kapolres mengatakan, hingga saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman serta penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi pembangunan jembatan penghubung dua kampung yakni Banti dan Aroanop tersebut.
Kasi Intel Willy Ater juga menjelaskan peran dari ketiga tersangka tersebut. Untuk tersangka MYA selaku PPK tidak melakukan tugas dan kewajibannya dalam penetapan rancangan kontrak, penetapan dan penyusunan harga perkira
Anggota DPR dari Fraksi Golkar Robert J. Kardinal mengatakan, ketika Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan pemekaran di tanah Papua dibahas oleh Pemerintah dan Komisi II DPR, maka disepakati bahwa kantor-kantor Pemerintahan, DPRP (Papua), Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga infrastruktur dibangun dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sayangnya, dalam pelaksanan tidak berjalan baik
PJ Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP. M.P.A menyatakan semua yang diperlukan untuk Kawasan Inti Pemerintahan (KIPP) semuanya sudah terpenuhi seperti tanah lokasi pelepasan adat telah di lepaskan
