Bupati Jayapura Yunus Wonda menjelaskan, persoalan palang di Kabupaten Jayapura harus diseriusi, permasalahan palang dan hak ulayat adalah persoalan penting yang harus ditangani dengan serius.
Bupati Jayapura Yunus Wonda di Sentani, Sabtu, mengatakan bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rutin melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kampung untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memastikan program be
Yunus Wonda, juga melakukan kerja bakti bersama para ASN dilingkungan Kabupaten Jayapura, mulai dari pembersihan pinggiran jalan umum, taman-taman jalan dan penerbangan cabang-cabang pohon yang dinilai beresiko.
Menurutnya, pembangunan di Sarmi memerlukan pendekatan yang rasional dan komprehensif, serta komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
“Ini tidak kita harapkan, tetapi kondisi fiskal nasional saat ini menunjukkan tren penurunan yang bisa terus terjadi. Ini memengaruhi kemampuan kita dalam menjalankan program pembangunan di daerah,” tegas Jumriati.
Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sarmi, Jumriati, SH. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jumriati menegaskan bahwa Musrenbang RPJMD ini harus menghasilkan rencana pembangunan yang nyata, terarah, serta m
Ia mengungkapkan, total anggaran pembangunan yang terkena imbas di Sarmi mencapai Rp129 miliar lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp121 miliar berada di lingkup Dinas PUPR.
‘’Kami mau tegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke tidak punya tanggung jawab terhadap nelayan yang melanggar hukum itu. Proses hukum tetap harus dijalani mereka. Kalau pemilik kapal maupun keluarga memiliki u
"Mungkin Pemkab Jayawijaya harus melihat -lihat dulu, aktifitas mana yang akan berdampak merugikan dan yang mana yang tidak berdampak merugikan, sehingga tak berdampak bagi daerah, sebab saat ini orang lebih banyak melih
‘’Salah satu kegiatan yang setiap tahunnya menjadi kegiatan favorit adalah karnaval yang tidak hanya diikuti berbagai etnis yang ada di Merauke, tapi juga pelajar dan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, partai politik