APBD Kabupaten Tolikara Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp1.640.054.890.293,- (satu triliun enam ratus empat puluh miliar lima puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), termas
Diantaranya, membuka sekaligus menutup pelaksanaan musrenbang tingkat distrik se-Kabupaten Keerom, perencanaan pembangunan kantor Distrik, menyalurkan bantuan kenderaan roda 4, UMKM, bantuan peralatan sekolah bagi siswa,
Saat ini, pihaknya tengah melakukan sinkronisasi data dengan instansi terkait untuk memetakan titik krusial yang belum terjangkau pengawasan visual. ​Yan menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi kunci agar pema
Dikatakan, pungutan yang dilakukan oleh sekolah melalui komite yang ada di setiap satuan sekolah harus dikawal oleh pemerintah. Sebab diketahui, bahwa secara nasionalkk telah memberikan perhatian kepada pelayanan Pendidi
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura, Yusuf Yambe Yabdi menjelaskan, bahwa pergeseran anggaran khusus untuk pembayaran TPG telah selesai dilakukan oleh bagian anggaran BPKAD Kabupaten Jayapura pada
Pembebasan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol. Jeremias Rontini, yang menyerahkan para tahanan kepada pihak keluarga di Mapolres Mimika, Jalan Agimuga Mile 32, Distrik Kuala Kencana.
Selain kebutuhan mendasar dimaksud diatas, Bupati juga meminta akan ikut memberikan perhatian serius terhadap sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan bidang ketahanan pangan lokal melalui aksi-aksi nyata di lapangan.
Sidak itu dilakukan bertepatan dengan dilakukannya pengisian BBM bersubsidi di SPBUN. Dalam sidak itu, Bupati mendapati satu mobil open cup yang penuh dengan jirigen dan diduga kuat akan melakukan transaksi jual beli BBM
Bantuan yang diserahkan berupa bahan makanan seperti beras, mi instan, minyak goreng, serta kebutuhan pokok lainnya. Bupati Nahor Nekwek menyampaikan bahwa pemerintah daerah hadir untuk membantu masyarakat yang kebun dan
Koordinator Forum Peduli Guru Kabupaten Jayapura, Andreas Swewali, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan para guru terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum memenuhi hak-hak mereka, khususnya pembayara
