Kasatgas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengatakan 24 kendaraan di antaranya dikuasai mantan anggota DPR Papua. Sementara sisanya berada di tangan mantan pejabat eksekutif.
Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus mengungkapkan, dalam serah terima jabatan ini, sebelumnya Kasat Reskrim dijabat AKP Sugarda A.B Trenggoro, S.TK., MH digantikan AKP Arrya Nusa Hendrawan, S.IK., CPHR., CBA, Kasat Intelkam Iptu Jhon H. Itlay ke Iptu Ari Wibowo, SE., Kapolsek Sentani Timur dari AKP Yohan Taudufu digantikan Iptu Susana Tecuari (yang sebelumnya menjabat Kasie Propam) dan Kasie Propam resmi dijabat Iptu Musa Ayakeding.
Dalam pelantikan ini tidak ada wajah baru. Hanya saja pergeseran pejabat dalam jabatan struktural. Misalnya, kekosongan Asisten 2 diisi oleh Yan Piet Meres dari BPKAD. Elchi Meho yang sebelumnya sebagai Kepala Kesbangpol sebagak Staf Ahli. Kemudian posisi Kepala Kesbangpol diisi oleh Rully Ririmase yang sebelumnya sebagai Kadisperindakop.
PJ Gunernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan memang dalam proses ini merupakan proses yang cukup Panjang, Dimana Keputusan sebagai pimpinan pratama dinyatakan sebagai pemenang dan prosesnya ini panjang.
Seperti diketahui, ada empat orang pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika yang maju sebagai peserta yang mengikuti seleksi terbuka Sekda definitif sebelumnya telah lolos seleksi administratif beberapa waktu lalu.
Derek Hegemur menyampaikan, kunjungan tersebut untuk mempererat hubungan dua negara, lebih khusus bagi Provinsi Papua sebagai provinsi yang langsung berada pada wilayah perbatasan.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengaku untuk melantik pejabat eselon II, III dan IV yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura itu masih menunggu proses dan tahapan terutama terkait dengan seleksi jabatan yang belum dilakukan.
‘’Kalau untuk pejabat eselon II atau Jabatan Tinggi Pratama (JTP), karena melalui proses seleksi terbuka maka evaluasi baru akan dilakukan setelah menjabat 2 tahun,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Selatan Drs. Albeth Alekxander Rapami, M.Si, kepada media ini di Merauke baru-baru ini.
Terkait dengan pelantikan eselon 2, Marthen menyebut sementara masih berproses. Sebab, para Pj Gubernur maupun Pj Walikota dan Pj Bupati tidak bisa melantik secara langsung. Melainkan ada mekanisme yang harus diikuti dan atas seizin dari Mendagri.
“Maksud saya apakah semua yang dilantik sudah mengikuti proses Diklat Pimpinan?, termasuk apakah sudah mewakili wilayah Tabi Saireri?. Saya pikir dua hal ini penting dan tidak asal mengangkat,” sindir Boy Dawir.
