Namun, penjualan kelapa parut justru mengalami peningkatan selama Ramadan. “Kelapa parut lebih laris karena untuk kebutuhan membuat kue jajanan takjil atau kue Lebaran,” tambah Syamsudin.
Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin menegaskan, tujuan pengawasan dan tera ulang dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan hak setiap konsumen. Sehingga, masyarakat selaku konsumen mendapatkan kenyamanan saat berbelanja dan terhindar dari kecurangan pada pedagang.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan bahwa persoalan yang masih ada di pasar ini akan segera diatasi. Namun khusus lapak-lapak yang yang sudah disualp menjadi tempat tinggal bukan lagi tempat berjualan itu akan ditertibkan segera. "Kita kasih waktu sampai akhir bulan puasa, jika tidak dibongkar maka kami akan turun untuk menertibkan sendiri," tegasnya.
Dari tiga sampel yang dipantau langsung di lapangan, Ramses memastikan stoknya aman selama Ramadan, Idulfitri hingga pasca Idulfitri. “Selain stok yang aman, tidak ada fluktuatif harga di pengecer dan ritel. Tadi saya lihat harga telur atau beras tidak terjadi fluktuatif di eceran maupun di distributor,” ujarnya.
Saat ini, yang tersisa di PPI Hamadi yang berlokasi di Distrik Jayapura Selatan adalah penjualan ikan, produksi ikan, bongkar muat ikan. Sedangkan penjual bumbu, sayuran dan alat pecah belah telah kembali berjualan di Pasar Sentral Hamadi.
Abisai Rollo menyampaikan, pihaknya akan menertibkan oknum tersebut, karena los di pasar itu yang berhak mengambil retribusi hanya pemerintah dalam hal ini dinas terkait. "Para pedagang harus tau ini, agar tidak ada oknum yang memanfaatkan kesempatan ini (pungli)," ujar Abisai Rollo disela sidak berlangsung.
Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Hartati Sofia Iwanggin mengaku pihaknya akan meningkatkan pengawasan dengan mengutus penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) atau pejabat fungsional yang biasa melakukan pengawasan di lapangan.
Ini merupakan sidak ketiga bagi ABR-HARUS sapaan akrab walikota dan wakil walikota Jayapura priode 2025-2030 itu setelah dilantik 20 Februari 2025 lalu. Dalam sidak, ada beberapa persoalan yang ditemukan wali Kota dan Wakil Walikota yang disampaikan langsung oleh pedagang.
Tak hanya disitu saja di jalan masuk pasar Otonom tepatnya di Jalan depan kantor BBPOM Jayapura para pedagang kembali mendirikan tenda-tenda kecil untuk menempatkan dagangannya serta ada juga yang mengunakan mobil yang parkir di pinggir jalan tersebut.
Salah satu ibu rumah tangga yang tinggal di Entrop, Erni mengaku, maraknya pemberitaan negatif terkait Minyakita harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemerintah diminta melakukan sidak di Kota Jayapura.
