PASAR

Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke  Robert Mahuze, ketika ditemui media ini mengungkapkan  bahwa penertiban yang dilakukan  tersebut karena mobil  pribadi atau plat  hitam bukan angkutan umum, sehingga tidak boleh mengambil penumpang di dalam Termimal Pasar Wamanggu. ‘’Makanya, kita usir kalau ada mobil plat  hitam atau pribadi di dalam,’’ tandasnya. 

Kunjungan kerja Pj Gubernur Papua Ridwan Rumasukun ini tidak hanya sendiri, namun didampingi jajaran pimpinan OPD Pemprov Papua termasuk yang memiliki hajat pembangunan los pasar tersebut Plt. DPMK dan OAP Papua Max M.E.Olua, S.Sos,M.Si, Pj Bupati Jayapura dan jajaran pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Jayapura.

Tak tanggung- tanggung, setelah mengikuti kegiatan promosi ekonomi kreatif, pariwisata, seni dan budaya di Milan Italia. Pemprov Papua berkolaborasi dengan Hotel Borobudur mempromosikan Seni Budaya dan UMKM Papua melalui kegiatan "Discover Papua" yang diselenggarakan di Hotel Borobudur Jakarta,  yang digelar mulai tanggal 4 sampai 25 November.

‘’Kalau masyarakat berpikir untuk sekarang. Sementara pertumbuhan kota, masyarakat tidak berpikir secara komplit. Saya kasih gambaran sekarang, besok perumahan di Blorep itu sudah berapa.

Meski, selama ini rutin melakukan penindakan terhadap pedagang yang berjualan di luar area pasar, namun tidak memberikan efek jera bagi mereka. Parahnya lagi, makin kesini justru semakin marak.

  Penimbunan dan pembangunan drainase tersebut, telah diusulkan kepada Pemerintah Kota Jayapura. "Dua bulan lalu kami usulkan penimbunan ini ke pemerintah kota, dan telah direspon, nantinya tahun 2024 akan dianggarkan," kata Yati kepada Cendrawasih Pos, Rabu (25/10).

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Danrem Agus Widodo, melaksanakan tatap muka bersama masyarakat Rawa Kasat untuk menunjukkan kehadiran TNI AD ditengah-tengah masyarakat sekaligus melihat secara langsung kondisi Pasar Ikan Tradisional Rawa Kasat sebagai tempat yang dapat memajukan perekonomian bagi masyarakat setempat.

  Jhon meminta penjabat gubernur maupun penjabat wali kota bisa ikutan berbelanja di tempat ini, agar kondisi pasar yang terlihat mulai sepi bisa kembali ramai. Para pejabat bisa ikut mengajak warga lainnya berbelanja atau melakukan jual beli kebutuhan dapur di lokasi ini.

  Padahal di  dalam area pasar, masih banyak lapak yang tidak terisi. Hal ini jika terus dibiarkan tentu akan berdampak pada persoalan kesenjangan sosial antar pedagang itu sendiri. Pengelolan pasar jadi terkesan tidak jelas, karena tidak ada penindakan tegas dan solusi tepat untuk pedagang yang mengaku tidak dapat tempat, hingga harus berjualan di luar.

Persoalan penanganan pasar Youtefa dan Otonom Kotaraja, hingga saat ini sepertinya tak kunjung beres. Khusus di Pasar Otonom Kotaraja, pasca ditertibkan bangunan liar di dalam pasar, hingga kini justru banyak lokasi dalam pasar yang terbiarkan kosong, sementara para pedagang  memilih berjualan di pinggiran jalan, di luar kompleks pasar otonom Kotaraja.