“Dinas atau instansi terkait secara prosedural dan formal memiliki tugas yang harus memelihara atau memantau. Karena letaknya pada monitoring, evaluasi atau pemantauan hasil kebijakan yang tidak konsisten dilakukan.”ungkap Pengamat Kebijakan Publik Papua yang juga merupakan seorang Dosen Hukum Universitas STEKOM Semarang Dr. Methodius Kossay,.SH,.M.Hum,.CMP,.CT, ketika dihubungi Cenderawasih Pos, Rabu (26/3) siang.
Hal ini diungkapkan oleh Kapolsek Heram AKP Yunus Ick, Kamis (27/3). Menurutnya, pasca PON, asset-aset milik pemerintah yang ada di wilayah distrik Heram, sebagian besarnya tidak ada perhatian dan perawatan lagi. Sehingga ini membuat banyaknya aset yang ada tidak lagi terjaga, rusak bahkan hilang.
Hal ini menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN pada instansi pemerintah di masa libur dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka dan Idul Fitri.
Kepala Bagian Tata Usaha BKSDA Amin Suprajitno mengatakan bahwa lokasi yang ditimbun oleh sekelompok masyarakat itu merupakan lokasi yang telah dijual oleh salah seorang yang berinisial LD, yang mengaku pemilik hak Ulayat kepada LW.
“Dari keterangan supir Ketua Harian PB PON di BAP, dia diberikan gaji sebesar Rp 4 jutaan/bulan. Dia juga mengaku pernah terima uang dari Eka Kambuaya untuk diantarkan kepada ketua PB PN dengan jumlah Rp 2,5 miliar. Ada juga Rp 400 juta. Namun dia tidak menjelaskan uang itu diperuntukkan untuk apa,” beber Nixon saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telfon selulernya
Dalam kegiatan tersebut Simbiak menyebutkan ada dua agenda utama yang ditetapkan pihaknya; pertama, pencanangan jadwal kampanye Pilgub Papua 2024 pasca putusan MK. Kedua, penetapan desain surat suara dan daftar pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Ribka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar percepatan pembangunan di tanah Papua bisa berjalan optimal dan tepat sasaran. Dalam refleksi tersebut, ia menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah menjalankan sejumlah kebijakan yang merupakan amanat dari revisi UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Menangapi peristiwa itu Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Andrikus Mofu, M.Th, mengatakan bahwa pihaknya sangat sesal dan kecewa dengan adanya peristiwa itu di tengah masyarakat. Menurutnya tindakan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu dapat melukai hati bagi semua orang terlebih korban dan keluarganya.
General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Rizky Mochamad mengatakan, berbagai upaya pengamanan dilakukan agar kebutuhan kelistrikan pelanggan saat momen Ramadan tercukupi tanpa adanya kendala.
Region Head Astra Motor Papua, Thomas Pradu mengatakan, buka pusa merupakan agenda tahunan yang wajib dan selalu dilaksanakan. Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi media dalam menyebarkan informasi ke masyarakat, terutama Honda.
