"Pemeriksaan yang akan dilakukan yaitu Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan yang kedua adalah fokus pada menuntaskan kemiskinan," katanya kepada Cenderawasih Pos, Senin (31/1) kemarin.
Pada Januari 2022, terjadi inflasi sebesar 0,03 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,76. Dari 3 daerah IHK di Papua, 1 daerah mengalami inflasi dan 2 daerah lainnya mengalami deflasi.
Kepala Bapenda Papua MB Setiyo Wahyudi mengatakan capaian memuaskan tersebut tak lepas dari tingginya tingkat kesadaran wajib pajak menunaikan kewajibannya, disamping kerja keras para staf yang aktif di lapangan melakukan sosialisasi.
Guna meningkatkan prestasi atlet, maka Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua membuka kembali seleksi calon pelatih dan asisten pelatih untuk cabang olahraga Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah ( PPLP/PPLPD).
Para Tokoh pemuda yang ingin tahu kejelasan dari pihak koalisi Lukmen jilid ll serta pihak DPR Papua sejauh mana proses PAW Wagub berjalan mempertanyakan hal ini.
Seperti yagn disampaikan Waket I Karakteker DPD KNPI Benyamin Gurik, bahwa sampai hari ini masyarakat Papua belum diberikan kepastian proses pemilihan Wagub Papua.
Mantan Ketua Komnas HAM RI Natalius Pigai mengungkapkan bahwa ada sedikitnya 23 pintu kasus sogok/suap, peras dan korupsi di Kementrian Republik Indonesia. Analisasnya ini diungkapkan terkait dengan ditetapkannya Eks Dirjen Kemendagri sebagai tersangka oleh KPK.
Dari kabar terakhirnya, NFRPB meluncurkan buku yang diberi judul Kewarganegaraan. Buku ini berisi tentang status dan kedudukan serta upaya dari NFRPB untuk memetakan populasi penduduk yang ada di tanah Papua untuk kemudian dibahas dengan pemerintah Indonesia.
Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy mengatakan untuk mengakhiri semua ini, dialog akan menjadi ‘jembatan emas’ menuju penyelesaian konflik sosial politik yang sudah berlangsung lebih daria 50 tahun di tanah Papua. Pasalnya ini sangat menguras energi dan anggaran negara yang awalnya dialokasikan bagi pembangunan kesejahteraan rakyat di tanah Papua.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebutkan bahwa ada perubahan kebijakan dari Panglima TNI dan Kapolri terkait penyelesaian masalah di Papua tidak lagi menggunakan cara kekerasan. Melainkan pendekatan yang soft dan pendekatan kasih damai.
Alex juga menuturkan, bahwa tenaga pemeliharaan venue tersebut telah mendapatkan pendampingan dari pihak kontraktor serta pelatihan secara intens. "Selama ini kita telah menggunakan tenaga-tenaga lokal yang sudah kami berikan pelatihan untuk operasionalisasi seluruh perangkat-perangkat yang ada di venue, baik itu perangkat IT, electrical dan lain sebagainya," ujar Alex.
