Meskipun Festival Oyandi Creatif hanya digelar sehari di Kasonaweja pada Jumat (10/6) pekan kemarin, namun antusias masyarakat maupun grup tari, grup-grup yospan yang ikut terlibat langsung dalam Festival tersebut cukup tinggi.
Dikatakan, tragedi Wasior Wondama bermula dari aksi masyarakat menuntut ganti rugi atas hak ulayat yang dikelola oleh perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) seperti PT. Darma Mukti Persada (DMP), PT. Wapoga Mutiara Timber (WMT) dan CV. Vatika Papuana Perkasa (VPP).
Pasalnya Polda Papua sendiri tidak tahu menahu jika RHP telah ditetapkan sebagai tersangka. Pihak kepolisian menurut Alfred baru tahu soal ini dari media dan informasi yang disampaikan berantai di media sosial.
Aksi ini dilakukan untuk mendukung Benny Wenda yang sedang melakukan dialog bersama parleman di Inggris guna mendesak Komisaris Tinggi Ham PBB turun ke Papua menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM.
Empat orang tersebut adalah EH (20), ET (20), YF (23) dan WM (26). Selain empat orang ini, polisi juga mengamankan 9 unit sepeda motor yang digunakan oleh peserta guna mendukung operasional kegiatan mimbar tersebut.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Lukas Enembe saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI Papua di Sasana Krida, Kantor Gubernur, Senin (13/6).
Kepala BPBD Papua William Manderi menyampaikan, pengaruh dari super moon maupun ada beberapa gejala gejala lainnya membuat curah hujan tinggi, air laut yang naik hingga menyebabkan banjir.
“Pemerintahan saya jaga betul, supaya orang pusat jangan seenaknya mengatur orang Papua,”Tegas Gubernur saat berkunjung ke Uncen dalam agenda ramah tamah dengan Rektor dan Pimpinan Universitas Cenderawasih, Senin (13/6).
Yonas menyampaikan bahwa hampir semua orang di Papua cukup memahami akan yang menjadi buah perjuangan dan komitmen pria berusia 91 tahun tersebut. Bahkan hingga akhir hayatnya, komitmen untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI masih terus dilakukan.
Ketua Majelis Rakyat Papua, (MRP) Thimotius Murib sampaikan sejumlah Alasan Masyrakat Asli Papua Penolakan Daerah Otonomi Papua dan Otonomi Khusus pada Rapat Dengar Pendapat Bersama Komite I DPR RI di Kantor DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/6).
