Perayaan tersebut dihadiri sejumlah Forkopimda Papua dan diisi dengan penyematan atau penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan dari Presiden Joko Widodo terhadap 4 prajurit.
Ketua Tim Hukum Nasional Lukas Enembe, Petrus Bala Pattyona menyampaikan, keputusan menolak untuk diperiksa merupakan hak berdasarkan Undang-undang KUHP pasal 168 dan pasal 35 Undang-undang Tipikor.
Gembala Yoman mengatakan penguasa pemerintah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), aparat keamanan TNI dan Kepolisian, dalam mengelola negara tidak harus menggunakan pendekatan kekerasan.
PP ini kata John mengatur bahwa kursi pengangkatan berhak menjadi unsur pimpinan di DPR Papua. Hanya saja meski sudah beberapa kali disampaikan, namun hingga kini belum ada tanda – tanda untuk diseriusi.
 Selalu saja ada yang ditemukan terlibat. Yang terbaru adalah memberikan dukungan tidak secara langsung melainkan lewat media sosial. Ini juga akan menjadi catatan pihak Bawaslu untuk melakukan patroli cyber.
Peresmian Gedung DPRD secara simbolis oleh Pj. Bupati Nduga Namia Gwijangge S. Pd. M.Si dengan menggunting pita dan Ketua DPRD Nduga Ikabus Gwijangge SE membuka Pintu Gedung.
Proses penyidikan kasus pencurian dengan kekerasan dan atau pembunuhan berencana yang disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil yang melibatkan 6 orang oknum prajurit TNI AD dari kesatuan Brigif R 20/IJK/3 Kostrad mengalami kemajuan. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan oleh penyidik Pomdam XVII/Cenderawasih kepada Kaotmilti IV-Makassar.
Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara Dr.Ir.Heri Sudarmaji, DEA.,QIA mengungkapkan wisuda yang dilaksanakan hari ini (kemarin -red) merupakan wisuda pertama yang dilakukan oleh Poltekbang Jayapura. Karena seperti diketahui Poltekbang baru berdiri pada tahun 2019, yang sebelumnya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Jayapura.
Adapun tokoh-tokoh gereja diantaranya Ketua Sinode, pengurus sinode dan perwakilan Keuskupan Jayapura yang menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP). Mereka datang berkunjung ke kediaman gubernur untuk melihat kondisi Gubernur Enembe dan memberikan dukungan moral kepada Enembe yang sedang menghadapi tuduhan dugaan gratifikasi hingga korupsi.
 Selasa (4/10) kemarin, Ketua Tim Transisi Kelompok Kerja (Pokja) I PPS Dr. Sri Handoko Taruna melakukan rapat dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si, Sekertaris Tim Pemekaran PPS Drs. Alberth Rapami, M.Si, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP dan sekda dari Kabupaten Boven Digoel, Mappi dan Asmat di ruang kerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke.
