Kapolda meminta semua toko Miras di Papua untuk tutup pada tanggal (23-24/12) dan (30-31/12). Sehingga bisa memberikan kontribusi bagi perayaan Natal dan malam tahun baru dengan baik.
Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Papua melantik 458 orang Bintara Polri gelombang II, diantaranya dari Polda Papua sebanyak 262 dan Polda Papua Barat sebanyak 196 orang, di Lapangan Rastra Samara SPN Polda Papua, Rabu (21/12).
Meski setiap tahunnya, fenomena seperti ini sering terjadi, apalagi dalam masuki fase natal dan tahun baru (Nataru), setiap masyarakat yang berdomisili di Kota Jayapura, Kab. Jayapura dan sekitarnya, baik itu pelajar, mahasiswa maupun pekerjaan pasti akan pulang ke kampung halaman masing-masing.
Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat membuka lembaran baru dugaan korupsi dana Hibah Pemerintah Provinsi Papua Barat pada organisasi KONI senilai Rp67,5 miliar tahun anggaran 2021 untuk membiayai kontingen Papua Barat di ajang PON XX Papua.
Danrem 172/PWY Brigjen TNI J.O Sembiring mengakui bahwa memang terjadi sedikit ada gangguan dari KKB di wilayah teritorialnya, menjelang natal dan tahun baru, namun pihaknya akan terus beupaya untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap aman.
Jaringan Damai Papua (JDP) menaruh harapan pada sosok Panglima TNI yang baru agar mewujudkan harapan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik di tanah Papua melalui jalan damai.
Kepala Komnas HAM Frits Ramandey mengatakan, pendekatan humanis tidak boleh menjadi agenda sendiri oleh TNI, harus berbarengan dengan stakeholder lainnya dalam hal ini Kepolisian, Pemerintah Daerah, dewan adat dan pihak lainnya.
Sehingga itu, Ia mengimbau seluruh kepala daerah melakukan pemantauan dan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait dengan kondisi cuaca ekstrem yang akan berlangsung hingga awal tahun mendatang.
Kepala BPKLN Papua Suzana Wanggai mengatakan, hal ini berdasarkan hasil pertemuan bilateral Border Lesion Meeting (BLM) pada 12 Desember lalu dimana setelah dua tahun tidak melakukan pertemuan.
Keengganan Aparatur Sipil Negara (ASN) provinsi Papua untuk pindah ke 3 DOB tak dianggap masalah besar oleh Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, pasalnya ia mengaku ASN yang ada di wilayahnya sangat cukup, tidak hanya sangat cukup melainkan juga berlebihan.
