Mantan Ketua Komnas HAM RI Natalius Pigai mengungkapkan bahwa ada sedikitnya 23 pintu kasus sogok/suap, peras dan korupsi di Kementrian Republik Indonesia. Analisasnya ini diungkapkan terkait dengan ditetapkannya Eks Dirjen Kemendagri sebagai tersangka oleh KPK.
Dari kabar terakhirnya, NFRPB meluncurkan buku yang diberi judul Kewarganegaraan. Buku ini berisi tentang status dan kedudukan serta upaya dari NFRPB untuk memetakan populasi penduduk yang ada di tanah Papua untuk kemudian dibahas dengan pemerintah Indonesia.
Juru Bicara Jaringan Damai Papua (JDP) Yan Christian Warinussy mengatakan untuk mengakhiri semua ini, dialog akan menjadi ‘jembatan emas’ menuju penyelesaian konflik sosial politik yang sudah berlangsung lebih daria 50 tahun di tanah Papua. Pasalnya ini sangat menguras energi dan anggaran negara yang awalnya dialokasikan bagi pembangunan kesejahteraan rakyat di tanah Papua.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyebutkan bahwa ada perubahan kebijakan dari Panglima TNI dan Kapolri terkait penyelesaian masalah di Papua tidak lagi menggunakan cara kekerasan. Melainkan pendekatan yang soft dan pendekatan kasih damai.
Alex juga menuturkan, bahwa tenaga pemeliharaan venue tersebut telah mendapatkan pendampingan dari pihak kontraktor serta pelatihan secara intens. "Selama ini kita telah menggunakan tenaga-tenaga lokal yang sudah kami berikan pelatihan untuk operasionalisasi seluruh perangkat-perangkat yang ada di venue, baik itu perangkat IT, electrical dan lain sebagainya," ujar Alex.
Kontak tembak terjadi karena mereka membalas rentetan tembakan yang dilakukan oleh KST. Pendekatan tersebut, masih kata Mahfud, akan terus disempurnakan agar lebih efektif. Sehingga tidak hanya memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat, juga menekan potensi jatuhnya korban dari aparat TNI maupun Polri.
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyampaikan bahwa pihaknya kembali melakukan evaluasi pasca peristiwa tersebut. ”Ini adalah tindakan-tindakan melawan hukum, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa oknum masyarakat. Inilah yang kami evaluasi juga,” terang Andika.
Lima hari pasca kejadian, pertikain dua kelompok massa di Kilometer 10 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat yang menyebabkan 17 orang tewas terbakar dan 1 orang tewas akibat penganiayaan, Polisi kini menetapkan 11 orang jadi tersangka.
“Indonesia secara langsung maupun secara tidak langsung, turut membesarkan gerakan OPM dengan cara masyarakat sipil yang menjadi korban dari operasi militer. Kemudian mereka bergabung dengan gerakan TPNPB,” tutur Cahyo.
“Penanganan HAM di Papua sengaja dipelihara pemerintah pusat dengan catatan penangananya tidak serius. Padahal, yang diharapkan masyarakat Papua adalah penanganan pelanggaran HAM harus serius, sebagai warga negara punya hak untuk memberikan keyakinan bahwa proses penyelesaian itu terjadi,” ucap Theo.
