Aksi penutupan secara paksa ruang-ruang pimpinan termasuk sekretaris dewan yang dilakukan sejumlah anggota DPR Papua berbuntut. Setelah dihari yang sama terjadi penolakan dari ASN pada kesekretariatan dewan, kini muncul surat edaran yang menginstruksikan untuk seluruh staf di DPR melaksanakan tugas dari rumah masing-masing.
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sarmi, Yohanis W Palege, S, Kom yang juga Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Pembinaan Masyarakat Kabupaten Sarmi bersama kepala OPD terkait dan TNI/Polri melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat terkait pemalangan Kantor Pasar Sentral Mararena Sarmi, Rabu, (5/4/) kemarin.
Kepala Bidang Tanaman pangan Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Papua Lunanka Daimboa mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan mengendalikan inflasi selama momen ramadan.
Disaat puluhan anggota DPR Papua melakukan protes terhadap fakumnya aktifitas di DPRP ternyata hanya selang beberapa saat spanduk yang menutupi pintu ruang Sekwan langsung dilepas. Ternyata aksi anggota DPRP ini tidak sepenuhnya dianggap benar.
“Sangat disayangkan dan sedih serta miris ketika membaca alasan pelaku pembunuhan dokter spesial paru Mawartih Susanti di Nabire yang menyatakan ia membunuh karena sakit hati uang honorarium insentif pelayanan covidnya dikurangi,” kata salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung, Selasa (4/4).
Puluhan anggota DPR Papua Rabu (5/4) melakukan protes terhadap empat pimpinan mereka termasuk sekretaris dewan karena merasa setelah daerah otonomi baru terbentuk justru mempengaruhi aktifitas dan kinerja yang semakin melempem
Penjabat Bupati Sarmi Markus O Mansnembra SH, MM membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi (RKPD) Tahun 2024, di Aula BKPSDM Kabupaten Sarmi, Selasa (4/4) kemarin.
Salah satu Korban Pelanggaran HAM di Jayawijaya Linus Hiluka menyatakan inisiatif pemerintah Pusat untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran ham yang diangkat ditahun lalu khususnya dalam kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/ Jayawijaya pada tahun 2003 lalu secara non yuridisial sudah ditolak.
Salah satu Korban Pelanggaran HAM di Jayawijaya Linus Hiluka menyatakan inisiatif pemerintah Pusat untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran ham yang diangkat ditahun lalu khususnya dalam kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/ Jayawijaya pada tahun 2003 lalu secara non yuridisial sudah ditolak.
Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara melalui Kabag Ops Polres Puncak Jaya AKP I Made Sudarma mengatakan bahwa kegiatan patroli gabungan akan rutin dilaksanakan oleh TNI-Polri demi menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat Puncak Jaya pasca insiden di Ilu beberapa waktu lalu.
