“Proses yang dilakukan Gubernur dan bupati/walikota kemarin adalah proses akibat dari kemauan regulasi. Apa yang dilaksanakan kemarin merupakan penandatangan secara simbolis bahwa proses ini sudah pasti akan dilakukan sesuai aturan. Kepastian nanti kapan dilakukan itu proses pada sektor,” kata Lobia kepada Cenderawasih Pos.
“Bendera ini lambangnya kedaulatan bangsa dan negara kita, negara yang besar. Kita bersyukur hingga saat ini kita masih kompak dan semangat,”Kata Musa Isir dalam acara Musyawarah Provinsi II Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Papua yang digelar di Kota Jayapura, Sabtu (18/6) kemarin.
Dari data yang dihimpun cepos online, korban Bripda Diego Rumaropen mengikuti Danki Brimob Batalyon D Wamena, AKP. Rustam untuk menembak sapi karena diminta oleh pemiliknya atas nama Alex Matuan.
Penyampaian tersebut dipaparkan saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Walikota se-Provinsi Papua yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Lukas Enembe.
“Tetap menjaga komitmen menjadikan Papua sebagai tanah damai, dan yang terpenting selalu berdoa semoga tuhan yang maha kuasa melindungi dan memberkati kita,” kata Gubernur dalam talking point Gubernur Papua tentang Otsus dan pembentukan DOB disampaikan dalam Rakerda Pemerintah Provinsi Papua, Rabu (15/6).
Kata Dosianen, Papua saat ini memiliki deretan venue bertaraf internasional, termasuk venue Tenis yang berada di kawasan Kantor Wali Kota Jayapura dan dinilai sangat mendukung untuk melaksanakan event-event besar.
Kabid Propam Polda Papua, Kombes Pol. Gustav R. Urbinas menyatakan bahwa untuk langkah penegakan hukum tentunya bagi personel Polri yang menyalahgunakan kewenangan maupun tindak pidana. Contohnya jual beli amunisi ataupun kasus menonjol lainnya.
Direktur Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Fernando Sanches Napitupulu, SIK., bersama Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Drs. Ahmad Musthofa Kamal, SH., dalam jumpa persnya menjelaskan bahwa korupsi berjamaah ini terjadi pada Maret tahun 2018. Dimana dengan hasil audit kerugian yang didapat adalah sebanyak Rp 59 miliar.
Sebelumnya telah dilaksanakan kegiatan penyelidikan dan telah dilakukan pemberksaan tehadap 10 orang saksi terkait dalam kasus ini. Saksi yang dimintai keterangan ini baik yang diperiksa di Kota Jayapura maupun yang diperiksa saat tim turun ke Kasonaweja, Kabupaten Mamberamo Raya .
Dalam pertemuan Mendagri M. Tito Karnavian bersama Gubernur Papua Lukas Enembe, mereka menyepakati rencana pemekaran tujuh provinsi di tanah Papua sesuai dengan wilayah adat.
