"Kami setiap tahun akan melakukan evaluasi dan monitoring untuk melihat keterbukaan publik di lingkungan pemerintahan," katanya kepada Cenderawasih Pos, Jumat (18/2) kemarin.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Disorda Papua, Timothius Matuan mengatakan, bahwa Popprov rencananya akan digelar sekitar bulan Juni atau November mendatang dengan melibatkan pelajar seluruh kabupaten/kota di Tanah Papua.
Komite I DPD RI berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (18/2), dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua dan Papua Barat pada 13 sampai 15 Februari 2022 menemukan bahwa pemekaran di provinsi tersebut bukan merupakan aspirasi OAP.
Rakhtim salah satu vendor PT. Imari yang menyediakan makanan dan camilan saat PON XX Papua 2021 mengakui, ada kira-kira Rp 1,2 miliar yang belum diakui pihak PT Imari. Rakhtim menyebutkan saat ini banyak pelaku UKM yang ikut membantu vendor dalam menyediakan makanan dan minuman yang gulung karena tidak punya modal.
Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua, Thimotius Matuan mengatakan, bahwa awalnya ada sekitar 85 calon pelatih dan asisten pelatih. Namun yang lolos administrasi hingga tahapan seleksi tertulis dan presentasi periodisasi berjumlah 56 orang.
Menurut Pigai, tanggung jawab komando ini tidak terlepas dari pimpinan negara dan pejabat atasan TNI saat itu. "Dalam hal ini Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden RI dan Moeldoko sebagai Panglima TNI, harus diperiksa,” tegasnya.
Ketua Umum DPP Barisan Merah Putih RI, Yonas Nusi mengaku, geli dengan pemberitaan ULMWP yang mengklaim mendapat dukungan dari negara Eropa. Menurutnya, ini hanya pernyataan yang dianggap biasa saja hanya untuk mencari sensasi serta simpatik publik di Papua.
Yaung menyampaikan bahwa masyarakat Eropa Barat secara luas belum sepenuh tertarik dengan isu Papua. Masyarakat Eropa Barat saat ini sedang fokus dengan isu konflik di Eropa Timur antara negara Ukraina dengan negara Rusia.
Enam suku yang berbicara saat ini punya hak ulayat yang perlu didengar oleh pemerintah. Mereka bukan bicara mengatasnamakan daerah orang lain tapi berbicara atas daerah mereka.
Terkait penempatan ibu kota Papua Tengah, pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak Papua yang juga Ketua DPC Peradi Kota Jayapura, Dr. Anthon Raharusun, SH.,MH mempunyai pengamatan tersendiri.
