"HUT ke-80 RI adalah momentum sakral bagi seluruh bangsa. Karena itu, PLN tidak hanya menyalurkan listrik, tapi juga menyalurkan semangat kebangsaan. Kami berdiri tegak bersama rakyat, memastikan setiap detik upacara ber
Diketahui PSU tersebut dilakukan KPU untuk kedua kalinya di ketiga TPS itu, pasca terbukti terjadi pelanggaran dalam PSU pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur (Wagub) Papua pada, 6 Agustus 2025 lalu.
Aries menempuh pendidikan doktor selama empat tahun, sejak tahun 2021 hingga 2025. Adapun judul disertasinya adalah “Model Ekonomi Hijau Melalui Hilirisasi Produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam Mendukung Tujuan Pemb
"Apa yang menjadi temuan BPK RI sudah banyak yang dikembalikan oleh OPD terkait. Sebagian besar masalah yang ditemukan sebelumnya sudah diselesaikan," ujarnya, usai rapat pleno Pansus TLHP bersama anggota yang digelar di
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pleno tersebut. Ia mengakui bahwa kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung adalah putra terbaik Papua.
Konflik antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata adalah pemicu utamanya. Dan rakyat tak berdosa yang menjadi korbannya. Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) yang dipimpin pembela Hak Asasi Manu
Dengan lima daerah yang baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi, maka untuk pleno ditingkat provinsi besar kemungkinan akan molor atau tak sesuai dengan jadwal. “Sabtu (16/8), KPU Papua belum bisa menetapkan pas
Ia pun menjelaskan sejumlah rangkaian kegiatan dalam melumpuhkan anggota OPM tersebut antara lain. Pada 8 Agustus 2025 di Distrik Mewoluk, Kabupaten Puncak Jaya Satuan tugas melakukan penyisiran di Kampung Biak, diduga l
Bahkan, data-data perolehan suara kerap disebarkan melalui media sosial. Padahal, saat ini KPU Provinsi Papua sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat provinsi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan
Dialog ini membahas peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan, terutama melindungi tanah, hutan, dan sumber daya alam dari praktik jual-beli bebas.
