Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu menjelaskan bahwa MRP Papua Selatan telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan untuk menyamakan presepsi terkait dengan penerimaan CPNS Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tersebut.
Pertama kalinya, Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se Indonesia (MP3I) hadir di Provinsi Papua Selatan yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemekaran Provinsi Induk Papua. Sejumlah tokoh penting MP3 I dari luar daerah hadir di Merauke untuk menyaksikan prosesi pelantikan, tabligh akbar.
Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan lahan menjelang Kunker Menhan RI Prabowo Subianto dan Mentan RI Andi Amran Sulaiman diwilayah Korem 174/ATW. TNI mengkolaborasikan program Kementerian Pertahanan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.
‘’Yang pertama harus kita pikir bahwa investasi itu harus pro rakyat. Artinya investor punya uang, tapi kami pemilik yang punya tanah. Supaya kami tidak kehilangan bagaimana investasi itu harus pro rakyat. Artinya, kami juga harus menjadi pemilik modal dalam investasi tersebut. Itu yang harus dipikirkan,’’ katanya.
Paskalis Netep menjelaskan bahwa untuk Peraturan Gubernur terkait dengan pegangkatan anggota DPRP dan DPRK tersebut sebelumnya ada perbaikan ke Kementrian Dalam Negeri. Namun perbaikan dari Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pemilihan dan pegangkatan DPRP dan DPRK tersebut telah selesai dilakukan.
Kepada wartawan, mantan Rektor Uncen Jayapura ini mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menundang dan mendengarkan masyarakat persoalannya seperti apa, setelah itu kemudian mengundang pihak perusahaan.
Berdasarkan surat rekomendasi yang diterima media ini, bahwa surat rekomendasi pertama dari DPP Partai Nasdem yang ditandatangani langsung Ketua Bappilu DPP Nasdem Prananda Surya Paloh dan Sekretaris Bappilu Willy Adtya. Surat rekomendasi itu bernomor 21-SI/RP/BPP-NasDem/V/2024 tertanggal 29 Mei 2024.Â
"Pansel ini sudah disaring ada unsur pemerintah ada unsur NGO ada berbagai unsur. Kita harapkan pansel ini bekerja dengan baik dan bisa menyeleksi betul calon-calon pimpinan KPK ke depan," ucap Wapres memberi keterangan pers usai meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.
  Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)Â Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.
