Papua Selatan

  Ground breaking tersebut dilakukan di Swiss Belhotel Merauke. Wapres didampingi Wamendagri John Wempi Wetipo dan Pj Gubernur Papau Selatan Apolo Safanpo. Peletakan batu pertama serta penandatangan prasasti ini dilakukan Wapres setelah berdialog para tokoh yang ada di Papua Selatan secara tertutup.   

Menurut Kasat Reskrim bahwa ke-10 orang tersebut dipulangkan karena pihak penyidik  tidak mendapatkan minimal 2 alat bukti. Namun  jika kemudian  pihaknya mendapatkan minimal 2 alat bukti maka kasus ini akan kembali digelar.

  Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua  Dr. Drs. Alberth Rapami, M,Si, kepada media ini mengungkapkan larangan terbaru tersebut dikeluarkan pertanggal 28 Mei 2024.

Ketiganya adalah  Apolo Safanpo yang saat ini sebagai Penjabat Gubernur Papua Selatan, Yusak Yaluwo yang merupakan kader dan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan  dan Tokoh Selatan Papua  Johanes  Glunba Gebze.

‘’Jadi yang menilai itu bukan saya. Tapi Komisi II DPR RI. Kalau saya hanya mendampingi Komisi II. Tapi kritikan, saran, masukan bukan hanya  DOB tapi termasuk Kemendagri. Karena pasukan tempur yang dilapangan ini kita yang tugaskan,’’ katanya.

    Kepala Dinas  Kominfo Provinsi Papua Selatan Thobias Tapumbi  mengungkapkan untuk tahun 2023 lalu, pihaknya memberikan bantuan starlink satu sekolah di setiap kabupaten cakupan wilayah Papua Selatan.

    Peninjauan lokasi  pusat pemerintah Provinsi Ppaua Selatan yang dilakukan Wamendagri dan Komisi II DPR RI tersebut merupakan rangkaian kegiatan terakhir  yang dilakukan di 4  daerah otonomi  baru (DOB) provinsi di Papua. Yang diawali  dari Provinsi Papua Barat Daya, kemudian Provinsi Papua Tengah. Selanjutnya  Provinsi Papua Pegunungan dan terakhir Provinsi Papua Selatan.

Dikatakan, kelanjutan pengadaan dan pemanfaatannya di tahun ini masih menunggu APBD 2024. Tujuan pengadaan lampu jalan tidak lain untuk menerangi jalan raya terutama daerah-daerah yang masih gelap dan belum tersedia penerangan. Sehingga diharapkan akan membantu masyarakat atau pengguna jalan di waktu malam mendapatkan penerangan yang cukup.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan resmi menerima 256 pegawai honorer tahap 2 (K2) yang dilimpahkan dari Pemprov Papua. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Provinsi Papua Selatan Dr. Drs. Alberth Rapami, M.Si, mengungkapkan, 256 honorer K2 dari Pemerintah Provinsi Papua tersebut telah mendapatkan SK dari Gubernur Papua Selatan.

Pemeriksaan di Pos Lintas Batas Negara umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mencegah masuknya orang secara ilegal yang memiliki tujuan tertentu  misalnya penjahat atau orang yang dapat menimbulkan ancaman  dan untuk mencegah masuknya barang-barang yang ilegal.