Papua Selatan

Paskalis Netep menjelaskan bahwa  untuk  Peraturan  Gubernur terkait dengan pegangkatan anggota DPRP dan DPRK tersebut sebelumnya ada perbaikan ke Kementrian Dalam Negeri. Namun perbaikan dari  Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pemilihan dan pegangkatan  DPRP dan DPRK tersebut  telah selesai dilakukan.

Kepada wartawan, mantan Rektor Uncen Jayapura ini mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menundang dan mendengarkan masyarakat persoalannya seperti apa, setelah itu kemudian mengundang  pihak perusahaan.

Berdasarkan surat rekomendasi yang diterima media ini, bahwa surat  rekomendasi pertama  dari DPP Partai Nasdem yang ditandatangani langsung  Ketua Bappilu DPP Nasdem  Prananda Surya Paloh  dan Sekretaris Bappilu Willy Adtya. Surat rekomendasi itu bernomor 21-SI/RP/BPP-NasDem/V/2024  tertanggal 29 Mei 2024. 

"Pansel ini sudah disaring ada unsur pemerintah ada unsur NGO ada berbagai unsur. Kita harapkan pansel ini bekerja dengan baik dan bisa menyeleksi betul calon-calon pimpinan KPK ke depan," ucap Wapres memberi keterangan pers usai meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.

   Hal ini kata Doli, dilihat dari langkah pemerintah di 4 DOB tersebut yang meski pemekaran DOB ini telah berjalan kurang lebih tiga tahun, namun nyatanya belum ada satupun yang membangun fasilitas pendukung, khususnya kantor Gubernur.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri)  Republik Indonesia John Wempi Watipo di Merauke kepada media ini mengungkapkan bahwa awalnya anggaran yang disiapkan pemerintah pusat melalui PUPR untuk 4 DOB tersebut sebesar Rp 11,3 triliun di tahun 2022.

Kunjungan kerja Wapres ke  Provinsi Papua Selatan  tersebut dalam rangka groud breaking atau peletakan batu pertama  pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan dan peresmian  Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel.

   Herlina menjelaskan,  workshop yang dilakukan ini lebih  pada penguatan yang sudah dilakukan selama ini terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan yang ada baik di tingkat pustu, puskesmas,  klinik kesehatan maupun rumah sakit.  Namun secara internal di masyarakat, bagaimana  masyarakat bisa hidup bersih dan sehat.

    Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Herlina Rahanggiar mengungkapkan bahwa dari 1 minggu pelaksanaan imunisasi Polio tersebut sudah tercatat 30,5 persen dari target 119.922 anak yang akan diimunisasi di Provinsi Papua Selatan.

‘’Kita ajukan kembali ke  pusat melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan karena anggarannya tahun ini belum teralokasi. Kita ajukan seluruh dokumennya, nanti  mereka yang tentukan berapa anggarannya,’’ kata mantan  Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke ini, kepada media Cenderawasih Pos, baru-baru ini.