Papua Selatan

   Yustin Walinaulik menegaskan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak kesepakatan tersebut dibuat, direktur utama dari perusahaan tersebut tidak hadir maka pihaknya akan kembali melakukan pemalangan, bukan lagi di logpond atau HGU tapi pihaknya akan kembali ke tanah  milik adat mulai dari Logpond sejauh 3 kilometer.   

  Kepala Badan Kepegawaian Pengenbangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Drs Alberth Rapami mengatakan bahwa 67  pegawai yang pindah ke Provinsi Papua Selatan telah  datang mengaku kepada pihaknya karena nama-nama mereka tidak ada lagi dalam daftar di bulan Juni 2024.

  Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu menjelaskan bahwa MRP Papua Selatan telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan untuk menyamakan presepsi terkait dengan penerimaan CPNS  Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tersebut.

Pertama kalinya, Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se Indonesia (MP3I) hadir di Provinsi Papua Selatan yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Pemekaran Provinsi Induk Papua. Sejumlah tokoh penting MP3 I dari luar daerah hadir di Merauke untuk menyaksikan prosesi pelantikan, tabligh akbar.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka mengecek kesiapan lahan menjelang Kunker Menhan RI Prabowo Subianto dan Mentan RI Andi Amran Sulaiman diwilayah Korem 174/ATW. TNI mengkolaborasikan program Kementerian Pertahanan yang telah bekerjasama dengan Kementerian Pertanian.

‘’Yang pertama harus kita pikir bahwa investasi itu harus pro rakyat. Artinya investor punya uang, tapi kami pemilik yang punya tanah. Supaya  kami tidak kehilangan bagaimana investasi itu harus pro rakyat. Artinya, kami juga harus menjadi pemilik modal dalam  investasi tersebut. Itu yang harus dipikirkan,’’ katanya.

Paskalis Netep menjelaskan bahwa  untuk  Peraturan  Gubernur terkait dengan pegangkatan anggota DPRP dan DPRK tersebut sebelumnya ada perbaikan ke Kementrian Dalam Negeri. Namun perbaikan dari  Peraturan Gubernur (Pergub) terkait pemilihan dan pegangkatan  DPRP dan DPRK tersebut  telah selesai dilakukan.

Kepada wartawan, mantan Rektor Uncen Jayapura ini mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera menundang dan mendengarkan masyarakat persoalannya seperti apa, setelah itu kemudian mengundang  pihak perusahaan.

Berdasarkan surat rekomendasi yang diterima media ini, bahwa surat  rekomendasi pertama  dari DPP Partai Nasdem yang ditandatangani langsung  Ketua Bappilu DPP Nasdem  Prananda Surya Paloh  dan Sekretaris Bappilu Willy Adtya. Surat rekomendasi itu bernomor 21-SI/RP/BPP-NasDem/V/2024  tertanggal 29 Mei 2024. 

"Pansel ini sudah disaring ada unsur pemerintah ada unsur NGO ada berbagai unsur. Kita harapkan pansel ini bekerja dengan baik dan bisa menyeleksi betul calon-calon pimpinan KPK ke depan," ucap Wapres memberi keterangan pers usai meninjau Kawasan Perkebunan Tebu Sermayam di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa.