Papua Selatan

Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH, kepada wartawan mengungkapkan bahwa  setiap proses tahapan Pilkada serentak  2024 ini berpotensi mendapat gugatan dari para peserta Pilkada sehingga pihaknya memandang perlu untuk mengundang sejumlah  pihak yang berkompeten di bidangnya, salah satunya Hakim Mahkamah Kostitusi  Daniel Yusmic Foekh.

Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Papua Selatan Antonius Ayorbaba mengungkapkan bahwa  dari operasi gabungan yang dilakukan oleh Timpora tersebut menemukan sejumlah orang asing yang dipekerjakan di sejumlah perusahaan yang ada di Papua Selatan lalai membayar pajak.

Menurut Nurjanah, menjelang penetapan paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan pihaknya telah memperketat pengamanan di Kantor komisi pemilihan umum (kpu) dan badan pengawas pemilu (bawaslu) setempat. "Sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 202 penetapan akan berlangsung pada 22 September 2024," ujarnya.

Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan ke Badan pengawas Pemilu Provinsi Papua Selatan. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Marman, S.Sos, mengungkapkan, bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat adanya keterlibat seorang oknum ASN yang diduga tidak netral pada tahapan Pilkada yang sedang berlangsung saat ini.

Marman menjelaskan bahwa jika pertemuan yang dilakukan  para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan dan atau bupati dan wakil  bupati di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan  mengajak masyarakat untuk memilih dia, kemudian  menyampaikan program dan visi misinya maka itu sudah bentuk kampanye dan belum dapat dilakukan.

    Alberth Rapami menjelaskan bahwa  setelah  ditutup tersebut, maka total  pelamar yang telah membuat akun sebanyak  13.708. Namun yang sudah resmi mendaftar  dengan memasukan dokumen persyaratan atau sudah summit dokumennya di SSCASB sebanyak 12.909 pelamar. Dengan rincian untuk Orang Asli Papua sebanyak 7.523 dan non  orang asli Papua sebanyak 5.386 orang. 

    Plt Sekwan Papua Selatan Florentina  Kakare ditemui media ini   di ruang kerjanya mengungkapkan, jika sata ini pihaknya sedang mempersiapkan pelantikan  anggota DPR Papua Selatan terpilih periode 2024-2029 pada tanggal 4 November 2024.

  Kepala Dinas tenaga Kerja dan Sumber Daya Energi Provinsi Papua Selatan Lambert Paturuan, ST, ditemui  media ini di kantornya mengatakan, bahwa rapat  terkait dengan penentuan  UMP  tahun 2025 tersebut telah dilakukan.

   Sekretaris KPU Provinsi Pappua Selatan Jimmy Winata saat membuka rapat koordinasi penyelesaian data ganda, invalid dan anomali  tersebut menyatakan bahwa daftar pemilih sementara telah ditetapkan beberapa waktu lalu. Nah, dalam proses ini juga ditemukan data-data yang belum valid 100 persen dan ada juga yang ganda.   

  Dikatakan, dari  penelitian administrasi dari 4 bakal pasnagan calon gubernur Papua  Selatan itu, seluruh dokumennya  khususnya  terkait ijazah dari keempat Bapaslon tersebut dinyatakan bahwa mereka dari alumni  perguruan tinggi  tersebut.