Penyerahkan putusan terkait keaslian orang Papua itu diserahkan langsung Kerua MRPS Damianus Katayu didampingi Wakil Ketua I Yohana Gebze, Ketua Pokja Adat Demas Tokoro, SH dan sejumlah anggota MRP Papua Selatan diterima Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze didampingi Komisioner KPU Papsel dan Ketua Bawaslu Papsel Marman, di Kantor KPU Papua Selatan, Rabu (9/10).
Suku-suku ini masih konsisten dan tegas menolak kehadiran program pemerintah tersebut hadir di atas tanah adat mereka. Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menilai tindakan pembongkaran hutan yang telah dilakukan pemerintah lewat PT. Jonlin Group di Ilwayab jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat adat.
Panen dilakukan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana mewakili Mentan, Pangdam XII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudy Puruwito, Dansatgas Pangan TNI Mayjen TNI Muhammad Rizal Ramdhani, Tokoh Selatan Papua Johanes Gluba Gebze bersama masyarakat setempat.
  Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua Selatan Natalis Netep, SH, yang membuka pembekalan tersebut mengatakan tujuan dari pembekalan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para Pansel untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat PP 106.
  Menurut Maddaremmeng, rencana kunjungan tersebut baru sekedar informasi. Namun kepastiannya kapan belum terkonfirmasi dengan baik. Hal ini mengingat pelantikan beliau sebagai Presiden terpilih tinggal menyisahkan 2-3 minggu kedepan.
Rudy berharap siapapun yang terpilih dalam seleksi ini tidak akan menimbulkan kegaduhan dan keributan,terutama diantara rekan-rekannya yang lain."Kita umat ber Tuhan, orang beragama, siapapun yang terpilih pasti itu Tuhan yang menunjuk," ujarnya.
  Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT,  ditemui media ini di Merauke mengungkapkan, hingga akhir September 2024 baru 10.079 hektar dari target optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar.
Sejatinya bukan kali ini saja sikap keberatan dari masyarakat ditunjukkan. beberapa diantaranya bahkan meggandeng NGO lingkungan internasional untuk membantu menyuarakan. Apalagi disinyalir untuk lahan di Papua Selatan ini nantinya terjdi konflik kepentingan antara dua perusahaan besar yang mengklaim merupakan penugasan atau utusan negara.
Petugas atau verifikator telah melakukan jawaban atas sanggahan dari para pendaftar yang sebelumnya tidak memenuhi syarat. Jadwal pemberitahuan hasil sanggahan yang dilakukan apakah diterima atau tidak, dapat dipantai di akun masing-masing mulai 29 September hingga 4 Oktober 2024.
Peresmian PLBN Yetetkun bersama dengan 6 Pos lintas Batas Negara lainnya itu diulakukan secara Online Flatform Zoom Video Conference. Rudy Sufahriadi mengikuti peresmian secara daring di ruang rapat Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan.Â
