Danrem 174/ATW Brigjen TNI Andy Setyawan membacakan amanat Pangdan XVII/Cenderawasih mengatakan para prajurit yang melaksanakan Satgas Pamtas Statis RI-PNG ini harus siap karena mereka berada diantara Negara Republik Indonesia dan negara tetangga Papua Nugini (PNG) sehingga banyak pelintas batas yang lewat.
Alson Kambu mengungkapkan, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya di Provinsi Papua Selatan maka semakin tinggi legitimasi terhadap pemimpin yang terpilih tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh KPU Provinsi Papua Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman, dihadapan 350 mahasiswa di Papua Selatan mengatakan, mahasiswa berperan dalam melakukan pengawasan pada Pilkada yang sedang berlangsung di Papua Selatan.
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri.
Kepada wartawan di Merauke, Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze menjelaskan, pihaknya akan segera turun ke 4 kabupaten, salah satunya ke Kabupaten Asmat untuk melakukan monitoring logistik dan perekrutan anggota KPPS.
Kasubag Umum dan Logistik KPU Provinsi Papua Selatan Rudolf Sampe kepada wartawan dise-sela pembongkaran logistik kotak suara tersebut mengungkapkan, total kotak suara yang tiba ini sebanyak 2.320 kotak suara terdiri dari untuk Kabupaten Merauke dengan kebutuhan sebanyak 874 kotak suara, Boven Digoel 476 kotak suara, Kabupaten Mappi 428 kotak suara dan Kabupaten Asmat 542 kotak suara.
Ketua Bawaslu Provinsi Papua Selatan Marman mengungkapkan bahwa pihaknya akan melkukan penelusuran terhadap 3 oknum ASN yang dilaporkan secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah tertentu pada Pilkada serentak yang sedang berlangsung.
Penyerahkan putusan terkait keaslian orang Papua itu diserahkan langsung Kerua MRPS Damianus Katayu didampingi Wakil Ketua I Yohana Gebze, Ketua Pokja Adat Demas Tokoro, SH dan sejumlah anggota MRP Papua Selatan diterima Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze didampingi Komisioner KPU Papsel dan Ketua Bawaslu Papsel Marman, di Kantor KPU Papua Selatan, Rabu (9/10).
Suku-suku ini masih konsisten dan tegas menolak kehadiran program pemerintah tersebut hadir di atas tanah adat mereka. Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menilai tindakan pembongkaran hutan yang telah dilakukan pemerintah lewat PT. Jonlin Group di Ilwayab jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat adat.
Panen dilakukan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana mewakili Mentan, Pangdam XII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudy Puruwito, Dansatgas Pangan TNI Mayjen TNI Muhammad Rizal Ramdhani, Tokoh Selatan Papua Johanes Gluba Gebze bersama masyarakat setempat.
