Pj Gubernur Papua Selatan Komjen Pol (Purn) Rudy Sufahriadi meninjau langsung program nasional makan bergizi di 4 titik tersebut. Diawali dari SD Negeri Wasur 1, SMP Negeri Satu Atap Merauke dan SMA Plus Satu Atap Merauke di Kampung Wasur, kemudian MI/SD YAMRA dan MTS/MA Merauke.
Namun sikap Majelis Rakyat Papua Selatan sudah sangat jelas menolak dengan tegas. ‘’Karena kami fokus untuk melihat kesejahteraan orang asli Papua. Dan bagi kami MRP, bagaimana keberhasilan Otsus Papua itu,’’ jelasnya.
KH. Arifin menjelaskan bahwa dalam Pilkada serentak di Provinsi Papua Selatan maupun Kabupaten Merauke ada 2 kader NU yang maju sebagai calon bupati Merauke dan hadir dalam pertemuan pertama PW NU Papua Selatan tersebut.
Merauke sendiri diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia dan didorong untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada kesempatan ini, Presiden Prabowo mengapresiasi peran anak muda Papua dalam pertanian modern di Merauke.
Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng, M.Si berharap, dengan dilantiknya para anggota DPR Provinsi Papua Selatan ini maka pemerintahan di Papua Selatan semakin lengkap. Karena pemerintahan daerah itu terdiri dari eksekutif dan legeslatif.
‘’Untuk hari ini saja diawal sesi ini sudah ada 10 orang yang terlambat melakukan registrasi. Dan itu setiap sesi dari 4 hari itu, selalu ada yang terlambat melalukan registrasi. Ada juga yang memang tidak datang,’’ katanya.
Perbedaan pilihan terhadap calon pemimpin daerah yang terjadi di masyarakat pada saat ini tidak hanya disikapi dengan dewasa dan penuh toleransi namun sebagai aparat pihak berwajib yang bertugas dalam tugas keamanan dan pertahanan, utamanya harus melakukan aksi cepat dan tanggap demi menjaga kerukuan serta kedamaian.
Alasannya juga beragam. Mulai dari persoalan lahan, interest sosial hingga pengabaian hak- hak masyarakat lokal. Kesimpulannya program ini perlu dikaji lebih matang dan dijelaskan lebih detail untung ruginya bagi masyarakat di agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, terlebih Papua masih kental dengan kearifan lokal.
Saya minta kepada teman-teman pengawas distrik melalui Bawaslu Kabupaten untuk dapat mengkoordinir dan memerintah dengan jelas dan tegas agar kita sebagai pengawas bukan hanya sebagai simbol pengawas tapi kita benar-benar mampu menunjukan jati diri kita sebagai pengawas.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias mengungkapkan bahwa keikutsertaan Papua Selatan pada Prapopnas di Solo 5-10 November 2024 tersebut belum dapat dipastikan. Pasalnya, masih terbentur pada pendanaan.
