Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo,ST, MT, menjelaskan, Musrenbang ini merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan musyawarah perencanaan secara berjenjang yang dimulai dari musyawarah kampung, distrik, kabupaten dan sekarang tingkat provinsi. Â
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Nelson Sasarari, SH, MT, ditemui media ini menegaskan, Pemprov Papua Selatan serius untuk membangun kereta api dari Merauke-Boven Digoel. Keseriusan ini akan dimulai dengan melakukan kajian disibilitas studi.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Ir. Johan Makaba Rantetampang kepada media ini mengungkapkan bahwa 63 unit rumah tersebut dibangun di 11 kampung lokal di 8 distrik di Kabupaten Merauke.
Di hadapan Danyon 757/GV Letkol Inf. Jhony Nofriady bersama ratusan prajurit Gufta Vira, jenderal bintang 2 tersebut mengingatkan seluruh Prajurit Yonif 757/GV jangan melakukan pelanggaran seperti yang dilakukan prajurit Yonif 756 yang menyerang Polres Jayawijaya.
‘’Memang setiap tahunnya, warga kita yang tinggal di pesisir mengalami hal yang sama ketika terjaid pergantian musim terutama angin barat. Rumah-rumah yang ada di pesisir mengalami musibah, selain banjir juga ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan dari angin kencang,’’ terangnya.
Orang nomor satu di Merauke itu juga menjelaskan bahwa untuk aset tidak ada alasan bahwa aset itu sudah lama dipakai yang bersangkutan sehingga dia harus memilikinya. Menurutnya, seluruh barang yang dibeli dengan uang pemerintah menjadi milik pemerintah, kecuali barang tersebut telah dihibahkan.
upati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, menjelaskan bahwa status jalan dan jembatan menuju Distrik Naukenjerai merupakan provinsi sehingga jalan dan jembatan tersebut menjadi tanggungjawab provinsi.Â
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
 Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze mengakui bahwa pleno yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung 4 hari tersebut kemudian molor 3 hari menjadi 7 hari dikarenakan pihaknya harus menunggu Kabupaten Mappi dan Asmat tiba di Merauke.Â
Pasalnya, pelaksanaan pleno tersebut berlangsung dengan aman dan lancar meski diakuinya ada dinamika yang terjadi dalam pelaksanaan pleno tersebut namun secara umum berlangsung dengan aman dan lancar.
