‘’Terkait dengan penolakan masyarakat adat yang wilayahnya masuk dalam program strategis nasional untuk pembukaan lahan apakah lahan sawah atau program lainnya, kami sebagai perwakian rakyat tentunya akan menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat, sehingga disini yang kita butuhkan bagaimana pemerintah bisa menyikapi ini dengan bijak,’’ kata Ketua DPRP Papua Selatan Heribertus Silfinus Silubun, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/12).  Â
