Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua pegunungan Herwin Meiliantina Wanggai , SIP, MPd menyatakan, hari ini pihaknya bersama pengurus PKK Provinsi Papua pegunungan melakukan pertemuan pertama kali guna membuat program kerja kedepan dan pihaknya juga perlu melakukan perkenalan dengan pengurus yang ada.
“Saya yakin rasa sukacita ini tak hanya berada di tengah-tengah kita saat ini, tapi kami yakin rasa suka cita ini ada di kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Papua Pegunungan ini adalah ucapan terimakasih dan apresiasi,”ungkapnya saat ditemui di Wamena Kamis (16/11) kemarin.
Wakil Mentri dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan agenda yang perlu di selesaikan oleh PJ Gubernur Papua pegunungan yang baru adalah Pembentukan majelis rakyat Papua (MRP) dimana masih ada dua Provinsi yang terbentuk yakni Provinsi Papua pegunungan dan Provinsi Papua barat daya.
Komisioner Devisi Hukum KPU Papua Pegunungan Ansar menyatakan sampai dengan tahapan pengumuman DCT (Daftar Calon Tetap) KPU di Papua Pegunungan tidak ada sengketa. Hal itu merupakan keberhasilan bersama terutama di tingkat KPU Kabupaten yang meliputi 8 wilayah sehingga saat ini bisa dinyatakan Zero sengketa.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan saat ini pihaknya sedang melakukan rapat koordinasi untuk melakukan persiapan penjemputan terjadap Pj Gubernur Papua Pegunungan.
Sebagaimana diketahui, dua peristiwa tersebut terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Peristiwa penyerangan penambang di Kali I Distrik Seradala yang menewaskan 13 orang, dan penganiayaan secara keji terhadap dua perempuan yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Pegunungan, Marthen Medlama,S.Pd.,M.Si.,MTESOL, mengatakan, sejak dirinya dilantik sebagai kepala dinas sudah turun mengecek di semua Kabupaten dan ditemukan program dinas pariwisata tidak dilaksanakan secara baik.
Komisioner KASN Agustinus Fatem mengakui jika dalam seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama merupakan salah satu cara mengukur dan menilai kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan mereka layak atau tidak menduduki jabatan yang dilamar untuk mengisi 16 jabatan di Provinsi Papua pegunugan
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban mengakui jika, selain bagian dari tanggung jawab menjaga alam sekitar, penanaman pohon ini, juga dilakukan sesuai dengan amanat Undang - undang. sehingga perlu masyarakat di wilayah Papua Pegunungan, menjaga karakteristik budayanya dengan mempertahankan alam sekitar.
