Danrem 174/ATW Brigjen TNI Andy Setyawan mengatakan, brigade pangan ini sebagai upaya mewujudkan percepatan pembangunan pertanian perdesaan yang berkualitas dengan mendayagunakan sumber daya lokal secara mandiri untuk kebersamaan di bidang pertanian sehingga dipandang perlu dilakukan penguatan kelembagaan untuk kesejahteraan petani dengan membentuk brigade pangan.
Kepala BPOM Jayapura Hermanto mengatakan monitoring dan evaluasi kegiatan itu merupakan Program Prioritas Nasional (PPN). Dimana kegiatan itu, melibatkan pihak pedagang pangan, pasar dan perwakilan sekolah-sekolah dan yang menjadi lokus adalah wilayah Distrik Muara Tami.
Tidak pernah terbayangkan jika pohon sagu di Sentani, Kabupaten Jayapura pelan namun pasti terus tergerus. Kawasan ini terkikis oleh luasan lahan untuk perumahan, akses jalan, tempat usaha, perkantoran dan lainnya. Sementara untuk menanam sagu dan bisa dipanen itu membutuhkan waktu kurang lebih 20-30 tahun. Selain itu jika melihat dari aspek manfaat, pohon sagu memiliki banyak nilai plus. Mulai dari ketahan pangan, bahan papan dan juga ketersediaan air bersih.
"Jika pemerintah tetap bertahan memberikan subsidi BBM, jarang kan masyarakat ekonomi tingkat bawah atau kategori miskin dapat membeli BBM dengan jumlah banyak. Sementara BBM subsidi banyak digunakan masyarakat kategori mampu, ini juga harus dikaji kembali,” terangnya.
"Saya senang, saya bangga melihat alam Boven Digoel. Ini Tuhan kasih alam yang luar biasa, saya sendiri takjub dan bangga lihat subur tanahnya, lihat masyarakatnya terjaga dengan baik,"kata Pj Gubernur Rudy seperti rilis yang diterima dari Kabiro Umum Setda Provinsi Papua Selatan Rison Ronald Sialla,
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional dibentuk program Food Estate sebagai program kerja nasional. Lantamal XI yang berlokasi di Papua Selatan mengembangkan program tersebut dengan menggunakan lahan di Yonmarhanlan XI sebagai cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara.
Suku-suku ini masih konsisten dan tegas menolak kehadiran program pemerintah tersebut hadir di atas tanah adat mereka. Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menilai tindakan pembongkaran hutan yang telah dilakukan pemerintah lewat PT. Jonlin Group di Ilwayab jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat adat.
Dijelaskan oleh Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum bahwa Jumat (13/9) lalu, Marga Moiwend dan Gebze selaku pemilik hak ulayat tanah dan hutan adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan surat yang di dalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung agar ikut bersuara atas penderitaan warga yang tanah dan hutannya sedang diserobot dan digusur paksa oleh pemerintah atas nama PSN.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakangerakan pangan murah atau yang lebih dikenal dengan nama pasar murah, dijual dibawah harga pasaran yang umum karena harga barang ini disubsidi oleh pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui program tol udara yang secara nasional dilakukan.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, dalam waktu dekat ini Pj Gubernur Ramses Limbong akan melakukan kunjungan kerja (Kunker) Ke Kabupaten Jayapura, tepatnya di Distrik Kemtuk Gresi, guna penyerahan bantuan Pangan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) kepada masyarakat Kabupaten Jayapura
