PALANG

Menyikapi masalah tersebut Pemkab Jayawijaya menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga korban tabrak lari terhadap dua anak di Distrik Kurulu yang meninggal dunia atas nama Grivin wetipo(8), dan korban luka Suluh Wilil (10) dalam keadaan sekarat dan di rawat di RSUD Wamena pada Jumat (21/6/2024) kemarin  sekitar pukul 19.30 wit

Seorang warga bernama Ismi yang melintas di kawasan itu mengatakan, pemalangan ini berlangsung mulai pukul 9.40 WIT karena pemukiman warga yang terendam banjir buntut kali Piuga di Jembatan Kembar meluap setelah diguyur hujan sejak Senin, 10 Juni 2024 sore hingga Selasa dini hari dan menggenangi kawasan itu. 

   Yustin Walinaulik menegaskan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak kesepakatan tersebut dibuat, direktur utama dari perusahaan tersebut tidak hadir maka pihaknya akan kembali melakukan pemalangan, bukan lagi di logpond atau HGU tapi pihaknya akan kembali ke tanah  milik adat mulai dari Logpond sejauh 3 kilometer.   

ketua Tim penolakan kantor Gubernur di Walesi Bonny Lanny mengatakan, pemalangan itu dilakukan karena adanya penyerahan sebuah dokumen tentang tanah oleh sejumlah warga yang pro kepada Pemprov. Tapi Bonny tidak menyebutkan dokumen apa yang diserahkan tersebut.

Pantauan Cenderawasih Pos kemarin, dua gerbang utama, yakni bagian sebelah utara dan gerbang masuk ruangan IGD masih dipalang menggunakam ranting kayu dan spanduk bertuliskan isi tuntutan, status tanah, dan alasan pemalangan.

Hal lain pasal 43 UU OTSUS yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui Hak Hak, Masyarakat Adat Papua. UUPA Nomor 5 tahun 1960, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Serta beberapa acuan lain yang dituangkan dalam spanduk tersebut.

    Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Stephanus Kapasiang, S.Pd, ditemui disela-sela aksi demo para guru di Kantornya mengakui telah menerima laporan adanya pemalangan terhadap SDN Wasur 2 Merauke tersebut. Mantan guru ini menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengna pihak aset  darah Kabupaten Merauke  dan ternyata lahan tersebut memang belum pernah dibayar.

Ancaman tersebut jika pemerintah pusat tidak menjawab aspirasi mereka untuk segera menurunkan Pj Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun dan Pj Sekda Derek Hegemur, dari jabatannya saat ini.

  Pj Bupati Tolikara Marthen Kogoya mengatakan, aksi pemalangan tersebut dilakukan oleh masyarakat Distrik Poganeri dan masyarakat Distrik Wunin karena masalah penghilangan atau pengalihan suara yang diperoleh 3 orang calon legislatif (caleg) yakni Musa Erlak (PSI) dari Distrik Wunin, Marthen Kogoya (PSI) dari Distrik Poganeri dan Otis Wenda (PKN) dari Distrik Poganeri.

Menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura Edward Sihotang, palang Puskesmas Komba sampai saat ini belum di buka, sehingga pelayanan kesehatan bagi warga yang tinggal di sekitaran Puskesmas Komba sementara  dialihkan ke Puskesmas Sentani di Daerah Kemiri.