Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila
  Dina menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak cukup hanya dengan pendekatan persuasif. Ia menilai perlu ada langkah hukum guna memastikan keabsahan lahan tempat sekolah tersebut berdiri.
  Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, setelah media yang berlangsung 3-4 jam itu akhirnya menemukan titik temu dengan pihak adat atau pemilik ulayat. "Mediasi yang berlangsung berjam-jam ini kita berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati akhirnya ada titik temu," ujar Abisai Rollo.
  Rustan menekankan bahwa penyediaan air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat Jayapura, sehingga diperlukan kolaborasi dari semua pihak, termasuk masyarakat dan pemilik ulayat, untuk memastikan PTAMJ dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
 Sekda Hanna mengakui bahwa permasalahan pemalangan sekolah tersebut menuntut pembayaran, yang mana tanah tersebut sudah dilakukan proses pembayaran dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memiliki sertifikatnya.
Pihak adat merasa ada hal yang harus dijelaskan oleh Sarah Kaigere terkait sengketa lahan di wilayah Buper Waena. Lokasinya yang dimaksud adalah Alobuai. "Kami ingin dengar langsung bagaimana ia mengklaim beberapa lokasi di atas (Buper), salah satunya lokasi Alobuai disamping Gedung Pramuka, Buper,"Â kata Ondoafi Heram, Yansen Ohee di Obhe Ohei Onggi, Kampung Harapan, Sentani
"Kami harapkan adanya tindakan proaktif dari Dinas Pendidikan, untuk melakukan komunikasi antara pemilik hakulayat, agar ada timbul kesepakatan yang mana, proses pasti akan terus berjalan, ada yang melalui pengadilan atau sebagainya, tetapi jangan mengorbankan anak-anak untuk mendapat pendidikan, " katanya kepada Cenderawasih Pos,
Ia menyatakan pihaknya ingin jalan ini segera dibuka, mengingat dalam waktu dekat ini akan ada pelantikan Bupati terpilih di 8 Kabupaten yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, dimana 4 diantaranya memiliki akses jalan dari Jayawijaya Yakni Lanny Jaya, Tolikara, Mamteng dan Yalimo.
  Sebab, pasca palang TPU Buper Waena dibuka pihak suku besar Kaigere, butuh waktu selama dua hari bagi warga untuk memastikan kondisi di kawasan pemakaman umum itu betul-betul aman untuk didatangi. Pemberitaan di media massa menjadi salah satu acuan yang dipakai masyarakat untuk mengetahui dan memastikan perkembangan situasi terkait dengan masalah pemalangan TPU itu.
 Menurut Evert N Merauje, Pemkot Jayapura akan menghadapi berbagai persoalan dengan baik dan humanis, sama halnya dengan aksi palang yang terjadi di lokasi tersebut. "Muatan palang dari Suku Affar tadi sudah disampaikan, intinya berkaitan dengan kepemilikan lahan," ujar Plt Sekda setelah pemalangan dibuka.