Sofian Korwa, Kepala Kelurahan Samofa, menegaskan bahwa langkah-langkah strategis telah mulai diambil oleh pihak kelurahan untuk mengatasi masalah ini. Salah satu inisiatif yang sedang dilakukan adalah membuka sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan lokasi UMKM "Sa Mau Faa".
Adapun beberapa aset daerah Pemprov Papua yang sampai saat ini belum dikelola maksimal, diantaranya aset hotel, yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota. Diantaranya Hotel Numbay di Kota Jayapura, Arfak di Manokwari, Hotel Asmat di Kabupaten Merauke dan Hotel Mapia di Kabupaten Biak Numfor, serta beberapa aset lainnya.
"Kami inisiatif membuka kawasan UMKM di taman ini secara terbuka. Keamanan dan tukang parkir kami sediakan, melibatkan anak-anak muda di Samofa. Ini adalah bagian dari pemberdayaan," kata Sofian.
“Anggaran TPP sudah dialokasikan pada APBD tahun 2025 mendatang, sekaligus kita sudah plotting untuk estimasi belanja pegawai, baik itu TPP maupun gaji selama setahun,” ucap Ramses. Terkait kenaikan TPP, Ramses menjelaskan kenaikannya tergantung kinerja dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tempat-tempat itu, lanjut Erid, diantaranya pengelolaan Taman Imbi dan sekitarnya. Kemudian jembatan jeramba yang ada di Pantai Hamadi, ada panggung yang ada di bawah jembatan merah, kemudian ada speedboat pariwisata yang bekerjasama dengan Cafe bakau, kemudian pengelolaan taman Pantai bebek.
“Menurut kami, selama pengelolaannya masih bersifat normatif dalam hal ini dikelola pemerintah, maka dia tidak bisa profesional,” kata Alexander. Alex menyebut aset Pemprov kebanyakan berada di wilayah Jayapura, seperti eks venue PON dan tanah yang belum dikelola secara maksimal.
Menurutnya kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk berinovasi mencari sumber sumber yang berpotensi mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Adapun beberapa yang disarankan diantaranya sektor pariwisata, pertanian, perikanan, serta sektor jasa.
Terkait kenaikan pajak dan retribusi yang diterapkan saat ini, menurut Robby, pihaknya baru menerapkan sesuai dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Di mana dalam aturan itu ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami pengurangan.
“Perangkat daerahnya harus meningkatkan kreatifitas untuk meningkatkan PAD, dengan begitu kita tidak lagi bergantung pada pusat. Sebab jika PAD nya tinggi maka masyarakat juga sejahtera,” kata Ramses kepada wartawan disela-sela Kunkernya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan hingga Agustus 2024 realisasi target PAD sudah mencapai Rp 169 miliar atau 65 persen, dan tersisa Rp 170 miliar.
