Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura Robby Kepas Awi membenarkan ada sekitar 10 hotel di Kota Jayapura yang dinyatakan ditutup alias bangkrut, sehingga tidak lagi melanjutkan kegiatan bisnis perhotelan. Hal ini tentunya juga berdampak pada penerimaan PAD di Kota Jayapura, terutama dari sektor perhotelan.
Edi mengatakan, dalam mengoptimalkan pencapaian target PAD tahun 2024 tentu ini tidak semata- mata tugas dari Bapenda Kabupaten Jayapura saja, tapi juga didukung oleh 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Jayapura, karena OPD juga punya tugas membantu memungut retribusi daerah kepada wajib pajak.
Dikatakan, sejumlah upaya yang harus dilakukan secara cepat, untuk penyusunan peraturan bupati, untuk penerapan Perda pemungutan pajak dan retribusi daerah, segera diterapkan di lapangan, tentu saja dengan melakukan sosialisasi dan rasionalisasi nilai objeknya.
Yang terakhir dana abadi ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan beasiswa atau dana pendidikan ratusan mahasiswa yang kuliah di luar negeri. Dan yang terbaru adalah dana ini kemungkinan akan kembali digunakan untuk membiayai tim Papua dalam PON nanti.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Menurut Ridwan, kontribusi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan transfer sebesar Rp 2,44 triliun atau 65,48%, selanjutnya kontribusi PAD sebesar 20,65% atau Rp 770,91 miliar dan dan Lain-lain Pendapatan yang sah dengan kontribusi 13,87% atau Rp 517,86 miliar.
Hegemur mengatakan setelah mendengar dan memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh Pendapat Dewan yang terhormat melalui Laporan Gabungan Komisi dan Laporan Pendapat Badan Anggaran terhadap Raperdasi tentang Pertanggungjawaban APBD Provinsi Papua tahun anggaran 2023, maka ada beberapa hal yang menurut dia penting dan prioritas untuk semuanya.
Direktur umum PT AMJ, Dr. Entis Sutisna mengatakan,setiap tahun perusahaan daerah tersebut selalu diberikan target untuk Pendapatan asli daerah (PAD) terutama Pemerintah Kota Jayapura yang menjadi salah satu pemilik saham dari perusahaan itu.
Berkali-kali miras dilarang beredar tapi masih saja ditemukan ada masyarakat yang mendapatkan miras dengan begitu mudah. Ada yang ditangkap, diproses tapi tetap saja miras dapat mudah ditemui, dan terus ada.
“Ini merupakan asset Pemprov dan kalau diatur baik maka PAD nya bisa lebih dimaksimalkan. Selama ini sudah ada tapi kan kecil jadi perlu dikelola lebih baik,” kata Boy di ruang kerjanya belum lama ini.
