Harusnya kata Ramses, jika kendaraan itu dimutasi atau pindah ke suatu daerah. Maka segera dilakukan mutasi juga plat kendaraannya menyesuaikan dimana kendaraan itu berada.
Hal ini bukan sesuatu yang aneh, sebab di jumlah populasi di Kota Jayapura saat ini kurang lebih mencapai 404.799 jiwa. Tiap hari, setiap individu pasti memproduksi sampah. Meski hanya, namun bila diakumulasikan dengan jumlah penduduk, dan jumlah hari tentu bisa dibayangkan berapa sampah yang muncul di Kota Jayapura ini.
Pj. Bupati Jayapura, Samuel Siriwa akui bahwa hal ini disebabkan oleh PAD kabupaten Jayapura belum bisa mencukupi kebutuhan dasar seperti gaji ASN dan juga kegiatan operasional lainnya.
Kata Ardy, agar PAD bisa terealisasi dari target yang ditetapkan. Yang perlu dilakukan adalah dari sisi pajak daerah berupaya meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, terutama di sektor pajak kendaraan bermotor.
Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan Yosia Busup, S.Sos menyatakan setelah pertemuan dengan jajaran pimpinan dan anggota Komisi III, yakni Wakil Ketua Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Kamilius Logo,SE. Sekretaris Komisi III DPRP Papua Pegunungan, Takinus Yikwa,S.Ak.,M.AP, serta dua Anggota Komisi III DPRP Papua Pegunungan, yakni Otoni Bahapol,S.Sos dan Thinus Peyon.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD Papua Pegunungan Laurensius Saluz, S.AP, M.AP mengatakan, rapat ini untuk membahas potensi penerimaan daerah khususnya pajak pendapatan kendaraan bermotor karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
"Maka kami berusaha menggenjot pariwisata awalnya dengan mengusulkan perda pariwisata di Kabupaten Jayapura, karena dengan pariwisata pasti akan membangkitkan banyak potensi baik itu jasa perhotelan, restoran, ekonomi rakyat akan meningkat, pertanian dalam arti luas dan tenaga kerja juga akan berdampak, " katanya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja, hingga saat ini hampir semua objek wisata di Kota Jayapura masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. "Saat Turkam nanti, salah satu agenda yang kita bicarakan adalah soal pengelolaan objek wisata khususnya pantai yang di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota
"Kenapa aset-aset ini penting dikelola, karena saat ini PAD kita sangat kecil, apalagi ditambah dengan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kita ingin aset-aset daerah yang selama ini belum tersentuh dikelola sehingga bisa membantu meningkatkan pendapatan daerah," ujar Yacob Inggratubun.
Kepala Kantor Pelayana Penyuluhan Konsultasi Perpajakan Wamena Widayanto menyatakan dengan adanya penandatanganan kerjasama ini maka dapat peningkatkan penerimaan pajak pusat dan optimalisasi penerimaan pajak daerah,
