Pares menyebut, optimalisasi pengelolaan parkir dan objek wisata sangat penting untuk mendongkrak PAD Kota Jayapura. Pasalnya, target PAD yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, khususnya Dinas Pa
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Ka
Menurutnya, program pembiayaan denda dan insentif pajak yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025 terbukti sukses mendorong peningkatan penerimaan. Dimana realisasi penerimaan pajak Samsat Jayapura tahun 2025 telah melampau
Menurut Denny, penambahan Dana Otsus tersebut merupakan langkah strategis dan sangat penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Ia menegaskan bahwa dana tersebut harus difokuskan pada sektor-sekt
Wakil Ketua Komisi C, Pares Lood Wenda, didampingi Ismail Bepa (Ketua Bapemperda), Sarce Soreng, Eko Surjana, dan Jhon Sanyi, hadir membawa sejumlah catatan tertulis hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Di pengujung tahun
Plt Kepala Bapenda Papua, Subhan menjelaskan, hingga saat ini realisasi PAD secara umum menunjukkan tren positif. Untuk sektor retribusi daerah, capaian telah berada di atas 80 persen. Meski demikian, pemerintah daerah t
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan dalam menetapkan APBD TA 2026 ini ada beberapa mata anggaran yang mengalami pasang surut atau naik dan turun, dimana untuk mata anggaran yang ditargetkan menga
Sekretaris Bapenda Kota Jayapura, Adolfina Taniauw mengatakan, PAD Kota Jayapura bersumber dari empat komponen utama, yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-la
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarmi, Anton Siga, memastikan bahwa kegiatan pemungutan retribusi tersebut masih berjalan dan menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, realisasi pendapatan dari retribusi karcis di P
PAD Tahun 2026 tercatat mencapai Rp 563,4 miliar lebih, yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 321,5 miliar lebih, retribusi daerah sebesar Rp 25,5 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sbe
