Ia mengatakan, mulai tahun akademik 2024 biaya pendidikan mahasiswa program Papua Unggul dibebankan kepada pemerintah kabupaten/kota. Menurut dia, sampai 2026 program Papua unggul, lanjut dia, yang telah membiayai kurang lebih 1.000 mahasiswa asli Papua kuliah di berbagai perguruan tinggi di Indonesia dan di luar negeri.
Adapun hasil Musrembang RKPD yang diamomodir pemerintah Provinsi Papua Tengah untuk Kabupaten Nabire sebanyak 57 sub kegiatan, Kabupaten Mimika 26 sub kegiatan, Kabuapten Puncak sebanyak 52 sub kegiatan, Kabupaten Puncak Jaya 27 sub kegiatan, Kabupaten Dogiyai sebanyak 45 sub kegiatan, Kabupaten Deiyai sebanyak 51 sub kegiatan, Kabupaten Paniai sebanyak 21 sub kegiatan dan Kabipaten Intan Jaya sebanyak 27 sub kegiatan.
Sembilan poin tersebut adalah pertama, mendorong proteksi hak politik dalam rekrutmen dan seleksi partai politik, OAP sebanyak 80 persen dari jumlah kursi DPRP, DPR Kabupaten/Kota melalui partai politik. Kedua, Mendorong harmonisasi ketentuan pasal 28 ayat 3 dan 4 undang – undang Nomor 21 tahun 2001 dalam UU Partai Politik, Undang – undang Pemilu, UU MD3, UU Pilkada dan PKPU.
"Untuk itu, mari kita lawan kemiskinan dan keterbelakangan, karena kami (Pamongpraja, Red) sudah ditempa menjadi calon pemimpin di pemerintahan, sehingga dapat menjalankan tugas dan pembinaan kemasyarakatan dengan baik," ungkap mantan Wali Kota Jayapura dua periode ini kepada Cenderawasih Pos usai berbuka puasa bersama warga Ponpes Hidayahtulah Holtekamp.
‘’Training center ini sangat penting dihadirkan di setiap perusahaan yang beroperasi di Papua Selatan untuk mempersiapkan anak-anak kita terjun ke dunia kerja nyata,’’ kata Yoseph Yolmen, saat melakukan pertemuan dengan 3 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Papua Selatan yakni PT. Korindo Group, PT BIA dan PT Medco Group baru-baru ini.
Ketua PKMPB, Krisman Dedi Fonataba menjelaskan bahwa pihaknya juga membahas soal regulasi kursi pengangkatan DPRP dan DPRK diseluruh tanah Papua. Regulasi ini dikatakan merujuk nomor perkara yang pernah diajukan ke MP dan kemudian diadopsi oleh Pansus DPR RI pada 15 Juli 2001 ke dalam UU Nomor 2 tahun 2001 perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Ia melanjutkan dalam rapat tersebut juga membahas terkait alokasi kursi dan membahas SK dari Bupati, Wali Kota dan Gubernur, kemudian tentang alokasi anggaran. Terkait dengan alokasi anggaran Raimondus mempertanyakan hal tersebut, apakah itu sudah ada atau belum.
Dikatakan, Musrenbang Otsus ini merupakan momentum yang sangat penting untuk mengevaluasi pelaksanaan dan inplementasi program percepatan pembangunan yang sudah dilaksanakan, melakukan reviuw terhadap program tahun lalu dan merencanakan program yang akan datang yang didanai oleh Otsus pada tahun 2025.
Naiknya dana Otsus tersebut dikarenakan Pemkab Jayapura melalui OPD yang mengelola dana Otsus melakukannya dengan baik, sehingga sebagai bentuk apresiasi dan dukung pemerintah pusat ke Pemkab Jayapura tahun ini dana Otsus dinaikkan .
Kepala Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Merauke Ir. Johan Makaba Rantetampang kepada media ini mengungkapkan bahwa 63 unit rumah tersebut dibangun di 11 kampung lokal di 8 distrik di Kabupaten Merauke.
