"Untuk proses seleksi anggota DPRK Jayapura jalur pegangan Otsus masih berproses dan hampir final, kita harapkan dalam proses selanjutnya ini benar-benar bisa berjalan dengan tertib, lancar dan aman, tidak ada halangan, kendala apapun, semua bisa mendukungnya dengan baik, supaya kalau tidak ada masalah maupun kendala tidak ada yang komplain tentu bisa dilakukan pelantikan,"pintanya
Komba mewakili kaum profesional menyampaikan bahwa ada hal lain yang lebih penting dilakukan pemerintah pusat ketimbang mendorong program transmigrasi. Ia menjelaskan terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) dari dua provinsi menjadi enam hingga kini belum ada pejabat definitif. Lalu agenda terkini adalah Pemilukada dimana untuk wilayah DOB juga menyelenggarakan pemilihan.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Yohanes Walilo, mengatakan monitoring dan evaluasi tersebut merupakan langkah strategis guna memastikan bahwa implementasi Otsus berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Papua.
Kondisi ini memang sangat miris, apalagi masalah itu ada di wilayah pusat pemerintahan Kota maupun Provinsi Papua. Seperti yang disampaikan oleh koordinator Komunitas Papua Hei di Jayapura, Lidya Yohana, di sekitar wilayah Kodam lama ada sekitar 40- 50 anak yang mereka bina. Dimana saat ini mereka tidak mengenyam pendidikan dengan baik. Bahkan ada yang sudah usia sekolah, tetapi tidak bersekolah.
Pemilihan anggota DPRP jalur Otsus, nampaknya belum bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya belum ada keputusan dari pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Valentinus menyebutkan, DPR Kabupaten Mimika nantinya akan bertambah 9 orang untuk melengkapi wakil rakyat yang terpilih secara demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 lalu.
Pertemuan yang digelar di ruang rapat Bupati Yalilmo ini dibuka secara resmi oleh Pjs Bupati Yalimo Hasuka Hisage ,SPd, MPd dilanjutkan dengan sosialisasi oleh Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua dan diwarnai dengan tanya jawab.
Adanya tuntutan ini, karena melihat fenomena politik saat ini, dimana LMA tanah Papua sebagai pencetus lahirnya Pasal 6A UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sama sekali tidak diakomodir sebagai bagian dari panitia seleksi ataupun tim pengangkatan DPRP dan DPRK.
Dalam menjalankan program pembelajaran bahasa Inggris ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan sebuah lembaga sebagai pihak ketiga. Mereka akan mengajar di 3 Sekolah Dasar (SD).
“Untuk Panitia Pemilihan (Panpil) sudah terbentuk, sedangkan Panselnya kita sedang menunggu keputusan Panpil di pusat. Dimungkinkan setelah datang baru mereka bisa melakukan tahapan,” kata Musa Isir kepada Cenderawasih Pos,
