“Kami yakin operasi yang dilakukan Satgas Gabungan merupakan operasi yang terukur, kiranya OPM melihat situasi ini sebagai sebuah situasi kemanusiaan yang harus dipikirkan. Sehingga aksi aksi kekersan bisa dihentikan dan masyarakat tidak menjadi korban,” kata Frits.
Domianus meminta kepada aparat TNI-Polri untuk memeriksa seluruh daerah di kampungnya telah bebas dari orang-orang yang melakukan teror terhadap warganya. Akan tetapi untuk menghilangkan trauma masyarakat, agar TNI-Polri non organik ditarik dari Distrik Bibida.
Anak anak dan perempuan, masih saja menjadi korban di tengah konflik bersenjata yang tak pernah usai di tanah Papua. Dalam catatan Komnas HAM Papua, Januari-Juni tahun 2024 sebanyak 28 warga sipil yang meninggal dunia saat konflik bersenjata antara TNI-Polri dan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dikatakan dalam laporan yang diterima bahwa prajurit yang gugur dalam medan pertempuran akan dimakamkan secara militer oleh Undius Kogoya selaku panglima Kodap VIII Intan Jaya bersama seluruh jajaran TPNPB yang sedang berada dalam medan perang di Paniai.
Ini setelah aksi baku tembak selama 3 hari yang akhirnya aparat gabungan TNI Polri berhasil merebut wilayah Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang selama ini dikuasai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perebutan tersebut dilakukan saat dilakukan operasi pengejaran kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya.
Disini pasukan TNI berhasil menembak salah satu anggota OPM yang merupakan eks anggota TNI. Kabar terakhirnya, Kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya telah melarikan diri dari lokasi kejadian ke wilayah Distrik Paniai Timur.
Yang perlu diingat kata Frits, melakukan penyerangan terhadap sipil lalu melanggar prinsip prinsip HAM akan mendapat kecaman baik di Nasional tapi juga masyarakat Internasional. Atau justru memberikan hal buruk kepada kelompok tertentu yang salah satunya adalah OPM.
Dari kasus tersebut, Rusli yang baru sebulan di Paniai dan Nabire ini, akhirnya meregang nyawa. Ia ditemukan tewas terpanggang. Jenazahnya sendiri telah diterbangkan ke Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dikebumikan.
Frits menambahkan, Komnas HAM juga mendesak Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) atau Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TNPB-OPM) agar menghormati nilai-nilai dan prinsip HAM. ”Hentikan kekerasan, intimidasi dan provokasi dalam berbagai bentuk yang dapat merenggut korban jiwa dan terganggunya kondisi keamanan,” tegas Frits.
Dansatgas Batalyon Infanteri 133/ Yudha Sakit, Letkol Inf Andhika Ganessakti, di Kumurkek, Kamis mengatakan OPM ketar-ketir setelah berhasil menguasai salah satu markas yang dijadikan lokasi persembunyian OPM.
