“Hal ini penting untuk memastikan kendaraan tersebut diberikan kepada pihak yang memang berhak dan sesuai aturan yang berlaku. Sebab kita tidak bisa distribusi seperti bagi kacang goreng. Harus diverifikasi datanya, yaitu verifikasi nama dan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) penerima,” kata Danny kepada wartawan, Selasa (9/10).
Selama ini, setiap tahun dilakukan evaluasi dan selama itu pula OPD terkait selalu menyebut kalimat terjadi kebocoran. Hanya anehnya parkiran liar terus marak dengan berbagai tarif yang berbeda – beda. Untuk wilayah Entrop yang bisa dibilang paling banyak juru parkir (Jukir).
Masalah anak jalanan (Anjal) yang sering konsumsi lem Aibon maupun orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang sering ditemukan di Kota Sentani, menjadi perhatian serius Pemkab Jayapura melalui OPD terkait yakni Dinas Sosial dan Dinas Pembersihan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) maupun Dinas Kesehatan. Hal ini dikatakan Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi, di Sentani (9/10)kemarin.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, dalam sebuah kesempatan, Jumat (6/10) meminta kepada semua organisasi perangkat daerah di Kota Jayapura supaya benar-benar memaksimalkan waktu yang ada untuk menggenjot penyerapan APBD di masing-masing organisasi perangkat daerah terutama terkait dengan pelaksanaan program-program baik fisik maupun belanja.
Ia menyebut bahwa regulasi yang sudah disahkan diantaranya terkait Perlindungan dan Pemanfaatan Danau di Papua, regulasi terkait Pangan Lokal, regulasi menyangkut Nelayan di Papua, regulasi terkait Masyarakat Adat, Pertambangan Rakyat hingga Penanganan Konflik Sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jayapura, Parson Horota mengungkapkan, penyerapan Dana Otonomi Khusus (Otsus) tahun 2023 di Pemerintah Kabupaten Jayapura sudah mencapai 72 persen. Dimana untuk penyerapan fisik sudah mencapai 50 persen.
Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Trisiswanda Indra N, S.Pt., mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Keerom per Senin (2/10) telah membayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) triwulan II.
Bagian ini menjadi sorotan pejabat Walikota Jayapura itu karena sering mendapatkan pegawai maupun staf di sejumlah OPD itu kurang disiplin terutama sehubungan dengan jam masuk kantor pemerintah untuk bekerja termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel gabungan.
Kepala Dinas Kominfo Papua, Jeri Agus Yudianto mengatakan, Pemprov Papua memiliki tanggungjawab untuk mengelola aset-aset daerah dengan baik dan optimal. “Hal ini dilakukan agar penggunaannya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua,” kata Jeri.
