Dalam kunjungan langsung, Pj Gubernur Apolo Safanpo bertemu dan menyapa warga yang ada di Kampung Telaga Sari maupun yang mengungsi di Kampung Salor Indah, kemudian di Kampung Sumber Rejeki dan menyerahkan bantuan berupa bahan makanan di lokasi pengungsian di Kampung Salor Indah mauun Sumber Rejeki.
Tak hanya soal perencanaan, juga dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat yang anmggarannya bersumber dari dana Otsus tersebut akan dimonitor langsung oleh pimpinan dan anggopta MRPS.
Dengan begitu, kata Jeri, hasil pemeriksaan optimal sesuai dengan yang diharapkan. “Untuk pemeriksaan sedang berlangsung, diharapkan akhir bulan ini selesai sesuai target yang ditetapkan,” kata Jeri.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S.Hikoyabi mengatakan, tujuan dari FGD sengketa Pertanahan Kabupaten Jayapura ini untuk menyatukan persepsi mengenai isu/ topik, dalam masalah sengketa pertanahan di Kabupaten Jayapura, sehingga dibutuhkan saran dan masukan yang solutif, guna mencapai kesepakatan dan pemahaman yang sama, dalam mengatasi masalah sengketa pertahanan di Kabupaten Jayapura.
Proses pelaksanaan Musyawarah RPJPD 2025-2045 juga harus mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif dan akuntabel. Sehingga bermuara pada tercapainya perencanaan yang semakin berkualitas.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan sebenarnya Dokumen Pengguna Anggaran sudah diserahkan pada April lalu sehingga saat ini hanya organisasi perangkat daerah tinggal menyusun time Skedull untuk pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dibentuk tim dan tidak sendiri -sendiri dalam menjalankan program tersebut.
Hal ini penting untuk menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan penempatan penduduk pada kampung dan distrik yang relatif kurang penduduk dan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan skala menengah dan besar.
Hal lain yang menjadi penekanannya mengenai penataan barang dan jasa. Menurutnya baik anggaran maupun penataan barang dan jasa jangan sampai realisasinya mengalami keterlambatan apalagi tidak terealisasi sampai akhir tahun.
Mulanya Frans Pekey menanyakan kepada seluruh ASN yang mengikuti apel pagi terkait dengan pembagian TPP yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura. Hanya saja pembagian itu melalui OPD masing-masing, karena tetap harus mengikuti mekanisme dan tahapan yang ada.
Tidak hanya itu, setiap pembangunan sekolah atau penambahan ruang kelas perlu memperhatikan fasilitas penunjang dalam proses belajar mengajar di kelas agar dalam perencanaan dapat dirancang dan dianggarkan menjadi satu kesatuan dengan sarana prasarana kelengkapan sekolah.
