PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan ada janji pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat menunggu realisasinya, rencana pemda Jayawijaya akan dibagikan sejumlah anggaran sesuai dengan kebutuhan namun belum bisa dicairkan karena adanya pengunduran diri dari Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) tertanggal 17 mei.
Omaleng menjelaskan, virus polio dapat menyebabkan kelumpuhan permanen bahkan kematian. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui imunisasi sangatlah penting untuk melindungi generasi penerus dari ancaman penyakit polio.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menegaskan jika siapapun kepala dinas yang tidak menginput program dan kegiatan dalam OPDnya dalam SIRUP LPSE maka akan dilakukan evaluasi kinerja dan kompetensi, kalau dia tidak kompeten atau tidak mampu, disitu Kepala Dinasnya harus ganti, karena rakyat ini menunggu pelayanan dari pemerintah daerah kabupaten jayawijaya.
  Karena itu rapim juga dilaksanakan dengan nuansa rekreasi di pinggir pantai di salah satu cafe yang ada di pantai Holtekamp Kota Jayapura. "Rapim di pinggir Pantai Holtekam, dengan suasana kekeluargaan dengan seluruh pimpinan OPD. Senantiasa tetap satu hati sesuai moto kita," kata Frans Pekey.
  Jeri menyebut, untuk kegiatan saat ini paling banyak di tahapan proses pengadaan. Karena itu, pihaknya berharap akan dipacu sampai akhir triwulan 2, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.
Diakui, realisasi program kegiatan bagi OPD di lingkungan Pemkab Jayapura harus bisa maksimal. Minimal saat ini sudah terealisasi lebih dari 45 persen. Program fisik juga harus lebih maksimal lagi, karena jika sampai program pekerjaan fisik lambat, maka bisa mempengaruhi transfer dana jika dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), termasuk dana Otsus juga.
 Meski dia tidak merincikan hasil temuan di sejumlah OPD di lingkup Pemkot Jayapura itu, namun dia menyebut dari catatan yang ada, ada beberapa OPD yang dinilai telah melanggar aturan dalam pengelolaan keuangan, sehingga  menjadi temuan pada saat pemeriksaan. Baik itu temuan berupa administrasi dan juga keuangan.
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Yulius Manurung berharap dalam kegiatan sosialisasi ini, para peserta dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menyusun peraturan perundangan dan produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah.
 Ia mengambil contoh, Saat ini sudah memasuki bulan mei tetapi serapan anggaran masih rendah. " Hal ini harus kita sikapi bersama sebagai ASN yang mengelolah anggaran. Ingat, kita harus kejar target," katanya.Â
 Hal tersebut, Faturahman sampaikan saat membuka Festival Cenderawasih di hadapan PJ Gubernur Papua serta pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua. Dengan terbentuknya tiga provinsi baru di Papua tentunya mengpengaruhi perekonomian Papua yang dinamis dan penuh tantangan.
