Thursday, February 5, 2026
25.8 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

OAP

Direktur BTS Wilayah Papua Tuntut Hak Karyawan Dibayarkan

Yanti menyatakan bahwa langkah jumpa pers ini dilakukan karena selama bertahun-tahun hak karyawan belum dipenuhi, meski mereka telah bekerja dan melayani masyarakat di atas tanah Papua.

Pemprov Dorong Proteksi Pengusaha Asli Papua

  Melalui kerja sama ini, Kabupaten Kaimana akan mereplikasi dan menerapkan aplikasi SIKAP OAP di wilayahnya. “Kami ingin melakukan hal yang sama melalui replikasi aplikasi SIKAP OAP,” ujar Hasan.

Investasi SDM, Bupati Intan Jaya Launching SSH di Intan Jaya

Dalam keterangannya, Bupati Aner menjelaskan bahwa pelaksanaan SSH mendapat pendampingan dari Universitas Papua (UNIPA) yang dikoordinasikan oleh Dr. Agus Mule, guna memperkuat kualitas pembelajaran dan tata kelola sekol

Fraksi Poksus Rancang Dua Produk Hukum

Wilem menjelaskan, salah satu agenda utama Fraksi Poksus saat ini adalah merancang produk hukum daerah yang bertujuan memperkuat peran lembaga adat serta memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OA

Dari Sagu hingga Noken, UMKM Papua Disiapkan Menembus Pasar Dunia

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kunjungan Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih (Seruni KMP) di Papua. Dalam kegiatan tersebut, para pelaku UMKM menjajakan berbagai produk khas daerah, ant

MRP Dinilai Belum Memaksimalkan Peran

Dalil kurangnya informasi masuk ke lembaga representasi masyarakat adat Papua itu, yang mengakibatkan para investor bebas masuk ke Papua. Karena itu, Nerlince Wamuar, selaku pimpinan tertinggi MRP menegaskan pemerintah P

Kopdes Merah Putih Bawa Manfaat Besar bagi OAP

"Regulasi dalam pembiayaan Kopdes Merah Putih sudah sangat jelas baik dari dana desa dan negara yang diprioritaskan membantu ekonomi masyarakat setempat dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki," katanya.

MRP Desak Hak Politik OAP Diperluas

Langkah ini didorong sebagai bentuk penghormatan dan pemberian porsi lebih bagi OAP sebagai pemilik sah tanah adat di Papua. Selama ini, Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) baik jilid pertama maupun kedua hanya memba

DPRP Dorong Bupati dan Wali Kota dari OAP

Menurut Tan, salah satu faktor utama yang terus dipersoalkan adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969. Banyak pihak di Papua menilai Pepera cacat hukum dan tidak demokratis karena hanya melibatkan

Kematian Pasien di Rumah Sakit Bentuk Kejahatan Struktural

Kasus pertama terjadi pada November 2025, ketika almarhumah Irene Sokoy meninggal dunia bersama bayi yang dikandungnya setelah diduga ditolak oleh sejumlah rumah sakit di Jayapura. Selanjutnya pada Desember 2025, seorang

Latest news

- Advertisement -spot_img