Kepada koran ini ketua Komisi A DPRD Paniai, Marthen Tenouye menjelaskan, pemulangan ini dilakukan setelah rapat koordinasi dengan pimpinan pemerintah daerah bersama DPRD, Pihak Keamanan (TNI/Polri) dan stakeholder di Kabupaten Paniai.
Tim Relawan Konflik Kabupaten Paniai menjelaskan 490 warga Distrik Bibida telah mengungsi ke Kabupaten Nabire mulai tanggal 14-19 Juni 2024. Tim Relawan Konflik Kabupaten Paniai, Martinus Zonggonau menjelaskan, pihaknya telah mendata terhadap para pengungsi yang mengungsi ke Kabupaten Nabire pasca penembakan terhadap Sopir di Kopo, Kabupaten Paniai pada 11 Juni 2024.
Salah satu anggota Makorem 173/PVB mengatakan bahwa proses pengangkutan logistik mulai dari aset bergerak seperti kendaraan, dan tentu saja prajurit pun akan turut pindah ke Nabire.
Pj. Gubernur Ribka Haluk mengatakan akan membahas kondisi tidak stabilnya kondisi keamanan secara umum di Kabupaten Paniai akhir-akhir ini, bersama Forkopimda. Ia tidak ingin Kabupaten Paniai yang merupakan daerah injil dan kabupaten tertua di Provinsi Papua Tengah itu terjadi konflik berkepanjangan.
“Kami pemerintah sebagai tempat masyarakat mengadu, kami akan melayani dan menyiapkan tempat dan makan buat warga kita yang dari Distrik Bibida. Apabila ada warga yang ingin kembali ke tempat asal nanti kami akan siapkan transportasi, tapi semua itu kami kembalikan kepada masyarakat keinginannya seperti bagaimana,” jelasnya.
Ini setelah aksi baku tembak selama 3 hari yang akhirnya aparat gabungan TNI Polri berhasil merebut wilayah Distrik Bibida Kabupaten Paniai yang selama ini dikuasai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perebutan tersebut dilakukan saat dilakukan operasi pengejaran kelompok OPM pimpinan Undius Kogoya.
Pada momentum perayaan Hari ulang Tahun (HUT) ke-1, KPU Provinsi Papua Tengah mengajak masyarakat memberikan dukungan sepenuhnya untuk menyukseskan pilkada serentak tahun 2024.
Proses penyusunan RPJPD telah melewati tahap rancangan awal dan konsultasi dengan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diperbaiki menjadi dokumen rancangan. Musrenbang ini bertujuan mempertajam visi, misi, arah kebijakan, serta sasaran pokok dari dokumen RPJPD tersebut.
" Sampai kami pleno subuh tadi, tidak ada yang mendaftar maka kami pastikan tidak ada bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada serentak tahun 2024 di Papua Tengah," katanya.
