Febiola menegaskan bahwa selama ini, Pokja Perempuan menerima banyak aspirasi dan keluhan dari masyarakat terkait layanan kesehatan. Ia mengatakan, masih banyak rumah sakit di Papua yang belum memberikan pelayanan yang
  Dalam rapat tersebut, hasil penjaringan diserahkan kepada Penjabat Gubernur Papua melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Susana Wanggai. Penjaringan ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan MRP terhadap pengelolaan D
Max Ohee yang juga Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) unsur adat ini mengajak masyarakat untuk menjalani hidup dengan baik. Serta mendorong generasi muda menempuh pendidikan dengan baik agar menjadi pemimpin hebat
Apolo mengatakan bahwa selain pembangunan kantor gubernur, DPRP dan MRP Papua Selatan, pemerintah Provinsi Papua Selatan juga telah menyiapkan lahan untuk rencana pembangunan kantor OPD melalui penimbunan yang progres v
‘’Kalau bicara soal Sekda defenitif, kami dari MRP Papua Selatan pastinya orang asli Papua Selatan. Tidak ada tawar menawar,’’ kata Damianus Katayu menjawab pertanyaan media ini di Makodim 1707/Merauke, baru-baru ini. Â
Anggota MRP Provinsi Papua, Wakil Ketua Pokja Agama Izak R Hikoyabi, menjelaskan penjaringan aspirasi pada triwulan 1 ini, dilaksanakan oleh 42 anggota MRP yang terhimpun dari berbagai bidang melaksanakan kegiatan terse
"Seperti yang kita lihat, dengan adanya pembangunan yang besar-besaran di Sentani dan sekitarnya, banyak hutan sagu yang telah ditebang untuk dibangun perumahan maupun pertokoan, hal ini mengurangi jumlah hutan sagu di K
Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan
 Akan tetapi Nerlince sampaikan bahwa, jika nantinya bahan makanan itu telah dihasilan oleh kelompok tani yang ada di lahan tersebut, pertanyaannya akan dijual kemana. Karena itu ia meminta pemerintah provinsi Papua un
Wakil Ketua II MRP Papua Pegunungan, Benny Mawel, menegaskan bahwa kebijakan Pemkab Jayawijaya menjadi contoh yang baik bagi delapan kabupaten lainnya di provinsi Papua Pegunungan untuk turut memberantas peredaran miras
