Ketua Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua, Gustaf Rudolf Kawer, menegaskan perdebatan publik yang berkembang saat ini harus segera dikendalikan agar tidak meluas menjadi konflik yang merugikan masyarakat.
Pernyataan inipun memantik amarah dari berbagai pihak terutama pengurus MRP dan beberapa pihak yang menegaskan MRP adalah lembaga konstitusional, memiliki peran penting sebagai pelindung OAP, dan tidak bisa dibubarkan be
Nerlince mengatakan, pengurangan anggaran tersebut secara langsung berdampak pada pelaksanaan sejumlah program kerja MRP. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan memengaruhi profesionalisme d
Dalil kurangnya informasi masuk ke lembaga representasi masyarakat adat Papua itu, yang mengakibatkan para investor bebas masuk ke Papua. Karena itu, Nerlince Wamuar, selaku pimpinan tertinggi MRP menegaskan pemerintah P
Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang disampaikan secara langsung kepada MRP belum lama ini di Kantor MRP Papua.
Nerlince menegaskan, hingga kini MRP tidak pernah mendapatkan data resmi mengenai jumlah maupun identitas investor yang telah mengantongi izin dan beroperasi di Papua. Padahal, dalam Undang-undang Otonomi Khusus (UU Otsu
Langkah ini didorong sebagai bentuk penghormatan dan pemberian porsi lebih bagi OAP sebagai pemilik sah tanah adat di Papua. Selama ini, Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) baik jilid pertama maupun kedua hanya memba
Menurut Nerlince, sebagai lembaga representasi kultural masyarakat adat Papua, MRP memiliki komitmen kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk menjaga hutan adat dari berbagai aktivitas eksploitasi yang mer
Gubernur Apolo menegaskan, pertama bahwa dalam melaksanakan tugas harus senantiasa meminta petunjuk dari yang Maha Kuasa. Kedua, dalam melaksanakan tugas, berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlak
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan alasan dirinya memantau secara rutin pembangunan Kantor Pemerintahan yakni Kantor Gubernur, DPRP Papua Selatan dan MRP Papua Selatan di pusat pemerintahan Salor tersebut. Menurutnya,
