Nerlince menjelaskan sebagai ketua panti asuhan kasih Mama dan perwakilan lembaga kultural Papua pihaknya membagikan sembako tersebut kepada para istri-istri dari para pejuang atau veteran yang telah berjuang untuk Indonesia terutama Papua.
Namun sikap Majelis Rakyat Papua Selatan sudah sangat jelas menolak dengan tegas. ‘’Karena kami fokus untuk melihat kesejahteraan orang asli Papua. Dan bagi kami MRP, bagaimana keberhasilan Otsus Papua itu,’’ jelasnya.
Menurutnya, pihaknya tidak menentang program transmigrasi itu, namun pemerintah pusat perlu melakukan kajian terkait dengan kebermanfaatannya bagi orang asli Papua. Karena dengan mendatangkan penduduk lain dari luar Papua ke wilayah Papua hanya menambah persoalan dan tidak menyelesaikan akar persoalan dan kesenjangan yang terjadi dan dialami oleh orang asli Papua saat ini.
“Karena kita sudah memperoleh surat dari karyawan Moker yang sudah ada sekitar 8000 (orang-red) itu sudah menyampaikan surat resmi kepada kami MRP sehingga hari ini saya sampaikan bahwa seharusnya kita sudah selesaikan beberapa bulan yang lalu tapi karena banyak agenda yang padat dan kita tidak bisa selesaikan sehingga kita jadwalkan untuk di bulan besok,” kata Ketua MRP Provinsi Papua Tengah
Menangapi terkait dengan hal itu, Ketua MAjelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar Rollo, mengaku bangga dan senang, serta menyampaikan ucapan terimakasih kepada presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan untuk orang Papua terlibat dalam sistem.
Ramses ingin semua berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan riak - riak. Lalu bagi yang memang tidak lolos diminta legowo dan mencermati apa saja penyebabnya. Ini disampaikan Ramses usai melakukan pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP), Kapolda Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih, Kejaksaan Tinggi, Kesbangpol dan unsur terkait
"Beberapa hari ini kami turun ke masyarakat untuk menyerap asipirasi soal DPRK, kami menerima sejumlah aspirasi, bahwa seluruh tahapan pengangkatan DPRK tidak sesuai aturan, untuk itu kami minta dibatalkan," tegasnya saat ditemui di Kantor Gubernur usai melakukan pertemuan dengan Forkopimda
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Nerlince menjelaskan bahwa sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.
Dalam amanat Panglima TNI yang dibacakan Danlantamal X Jayapura Brigjen TNI (Mar) Ludi Prastyono, mengatakan Prajurit TNI sebagai pilar pertahanan negara memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.
