“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
"Saya ini belum tahu secara pasti pelaksanaan MBG itu teknisnya seperti apa, ini saja baru tahap sosialisasi, bahkan kami belum ada informasi secara langsung kapan pelaksanaannya, berapa dapur umumnya, karena masih tahap sosialisasi," katanya kepada Cenderawasih Pos
“ Kami Melakukan validasi jumlah penerima program makan bergizi gratis tahap satu di kabupaten Sarmi. Dimana awalnya penerima hanya terdiri dari siswa saja. namun terjadi perubahan dimana ada guru, penjaga sekolah dan petugas kebersihan sekolah pun menerima makan gratis saat waktu belajar,” jelas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sarmi Femmy F. Y. Kreeuw, ST.
Makan menurutnya merupakan kebutuhan dasar manusia, sama halnya dengan pendidikan. "Ini kami sampaikan ketika menjadi narasumber dalam seminar sehari dengan tema buat ko dan sa, apakah penting makan bergizi gratis di Papua yang dilaksanakan oleh Panitia Dies Natalis Asrama Mahasiswa Katolik, Tauboria, Abepura Jayapura ke 49 belum lama ini.
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, menyatakan pemberian makanan bergisi ini merupakan program pemerintah pusat yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan di daerah yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi serta mencerdaskan anak bangsa.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, MPA menyatakan untuk biaya yang dikeluarkan tentunya ini berbeda dengan biaya yang digunakan di pulau jawa, contoh untuk kebutuhan beras saja khususnyang premium perkilogram sudah mencapai Rp 25.000, sehingga pasti harganya juga berfariasi sesuai dengan kebutuhan di Papua Pegunungan.
“Apakah anak-anak senang makanan di masak disini? Senang. Kalau begitu, tugas kalian belajar ya” ucap Lenis Kogoya dan anak-anak SD YPK Sion berbalasan. Ia berharap, sekolah ini urus menjadi contoh untuk sekolah lain yang akan ditunjuk menjadi dapur umum sehingga gizi anak-anak terkawal dengan baik.
Tenaga Ahli Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini, Niken Gandini menjelaskan, dalam peraturan tersebut, BGN akan bekerja sama dengan yayasan. Kata Niken, yayasan dipandang lebih mumpuni untuk menjadi mitra BGN. Sebab, misinya bukan untuk mencari keuntungan tetapi melainkan menjalankan kegiatan-kegiatan sosial.
Menurut Lenis bahwa isu-isu terkait dengan aksi demo penolakan program MBG di tanah Papua ini merupakan bagian dari gangguan keamanan negara, termasuk kaitannya dengan kedaulatan negara, pihaknya pun melaksanakan rapat selama dua kali mengenai persoalan tersebut.
Khususnya di Kabupaten Jayapura, telah dilakukan pendataan dapur umum oleh tim Yayasan Prabu 08, namun Pemerintah Kabupaten Jayapura akui belum menerima laporan secara tertulis.
