Setelah menggelar aksi di haaman kantor DPRK, massa kemudian bergesar ke kantor Puspem di Sp3 untuk lanjut menyampaikan aspirasi. Salah satu orator dalam orasinya menyampaikan kepada Wakil Bupati (Wabup) Kemong tentang l
Berdasarkan informasi, pelaku bersama tiga temannya melakukan pencurian disalahsatu rumah warga dengan merusakan pagar rumah milik korban terlebih dahulu kemudian membawa lari satu unit sepeda motor Honda Beat Street hit
Terduga pelaku sendiri saat kejadian tersebut diduga dalam pengaruh minuman keras.
Kapolsek Merauke Kota melalui Perwira Pengawas Polsek Merauke Kota Iptu Edi Susanto, mengatakan, sekira pukul 08.05 WIT mendapat laporan
Mereka juga membawa spanduk-spanduk bertuliskan sejumlah tuntutan, seperti “Cabut investasi di Papua”, “Usut tuntas pelanggaran HAM”, ” Hentikan militerisme di Papua”, “Stop kapitalisasi pendidikan di Tanah Papua”, dan “
Ada yang di Lingkaran Abepura dan ada juga di Perumnas III Waena. Ini dilakukan pagi hari. Siang harinya pendemo di Perumnas III memilih bergabung ke Lingkaran Abepura. Demo berlangsung tertib hingga pukul 15.00 WIT. Bai
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K menjelaskan, kejadian bermula ketika personel Kepolisian melakukan monitoring terhadap pergerakan massa ULMWP dan KNPB yang hendak mengikuti peringatan HUT ke-11 ULMWP di GOR
Ia menyebutkan orang Papua saat ini merasa hak kemerdekaannya telah dirampas. Karena itu pihaknya tidak berhenti-henti untuk memperjuangkan hak politik masyarakat Papua tersebut kepada dunia. Ia merasa orang Papua dikorb
Peristiwa tersebut bermula saat petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Mamberamo Raya menerima laporan adanya keributan oleh sekelompok warga yang diduga dalam pengaruh minuman keras di sekitar p
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH bersama Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP , dan pimpinan OPD yang menerima massa menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang telah membawa aspirasi ke Pemkab Ja
Aksi tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan kurang tegasnya Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Papua dalam mengawasi jalannya PSU.
