’’Kita tidak hanya menyiapkan lahannya untuk dapat ditanami tapi kita juga menyiapkan saluran irigasinya. Harapan kita karena salah satu persoalan kita di Merauke, ketika kita memasuki musim kemarau, saluran irigasi yang kita buat ini akan menjadi persediaan air untuk sawah yang ditanami padi tersebut,’’ terangnya.
Seperti yang diungkapkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura, Suliyono bahwa tahun ini pihaknya lakukan beberapa penyesuaian kegiatan akibat dampak dari recofusing.
Kapolres Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan program tersebut, mulai dari pemberian lahan hingga pelaksanaan panen. Ia berharap, kegiatan ini mampu memotivasi masyarakat untuk terus giat dalam menjalankan program ketahanan pangan, dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan yang belum aktif.
Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Uncen, Monita Yessy Beatrick Wambrauw, mengaku telah melakukan kajian dan penelitian mengenai hilangnya tutupan lahan yang sebelumnya dijadikan lahan pertanian, perkebunan hingga tambak/kolam budidaya ikan di wilayah itu. Saat ini sejumlah tutupan lahan di wilayah itu sudah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, program ini sejalan dengan tugas TNI AL dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa pembinaan potensi martim sebagai wujud kemanunggalan TNI AL bersama rakyat.
Mereka mempertanyakan keabsahan kepemilikan lahan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Pemilik rumah mengklaim bahwa lahan tersebut sah miliknya dan didukung dengan surat pelepasan dari pemilik tanah sebelumnya. Namun, warga Wamena mengaku bahwa tanah itu dahulu ditimbun oleh orang tua mereka dan seharusnya menjadi milik mereka.
Dikesempatan tersebut para Staf Presiden RI Naudhy Valdryno beserta rombongan menerima paparan singkat dari Letkol Inf Johny Nofriady, tentang kegiatan Brigade Pangan dalam rangka percepatan tanam padi seluas 1 juta hektar di wilayah Kabupaten Merauke termasuk kendala yang dihadapi diantaranya sistem pengairan yang masih tergantung dengan air hujan dan beberapa pintu air yang tidak berfungsi.
Dia mengatakan hal ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat terkait dengan swasembada pangan yang dipusatkan di Papua dan di Kalimantan. Karena itu, lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Jayapura ini akan terus dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan di wilayah Kota Jayapura.
Dia mengatakan sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa Papua dan Kalimantan akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, setiap daerah tentunya siap mensupport program tersebut dengan mempersiapkan lahan pertaniannya. Apalagi kawasan lahan pertanian di Kota Jayapura terutama di wilayah Muara Tami itu memang sudah ada sejak dulu.
Dandim 1707/Merauke menjelaskan, lahan seluas 150 hektar tersebut telah digarap atau ditanami seluas 110 hektar dimana sebagian besar sudah dilakukan panen. Di lahan ini, lanjut dia, Dandim Johny Nofriady, dirinya ingin membangun agro wisata.
