Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Transmigrasi (Kementrans) bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi untuk membahas penyelesaian permasalahan tanah eks transmigrasi
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyiapkan pengembangan cetak sawah baru seluas 1.000 hektar di kawasan Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian saa
Kejaksaan Negeri Mimika menyita uang tunai sebesar Rp300 juta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembukaan lahan perkebunan tahun anggaran 2024.
Langkah ini menjadi babak baru dalam pengusutan proyek bermasalah di bawah Dinas Tan
Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan komitmennya dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penguatan sinergi antarinstansi, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pengembangan ka
​Program penanaman kakao dan kopi ini merupakan implementasi visi-misi strategis Bupati Tolikara. Program lintas sektor tersebut dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat, mendukung ketahanan iklim melalui sistem agroforestri, serta men
  Ia menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan apabila lokasi dan luas tanah yang dimaksud dalam putusan pengadilan tidak dapat ditunjukkan secara pasti di lapangan. “Bagaimana kami harus keluar dari tanah yang disebut sebagai obj
Selanjutnya penyelesaian tanah BTS di kampung Yowong, kampung Skofro, Warlef, Bagia dan Sawyatami. Untuk lahan alun-alun, Pemkab Keerom menyerahkan tapi asih atau tanda jadi senilai Rp1 miliar kepada pemilik hak ulayat. Untuk Kompi Arso VI
Bupati Gusbager menyatakan bahwa penyelesaian administrasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengamankan aset daerah sekaligus mendukung fasilitas pendidikan pertanian di wilayah Negeri Tapal Batas.
Setelah bencana longsor yang terjadi di Distrik Tagineri, Tanggime dan Bolakme (Banjir), kini giliran Distrik Walaik yang mengalam musibah tanah longsor.
Akibat bencana longsor ini mengakibatkan lahan perkebunan hipere milik warga dan dua r
Paino belum bisa memastikan penyakit atau jenis hama apa yang sedang menyerang padi tersebut. Namun daun dari tanaman padi tersebut berwarna kuning dan kemerah-merahan yang berpotensi bisa gagal panen jika tidak ditangan
​Adapun enam lokasi lahan lainnya yang juga dipersoalkan adalah lahan SMA Negeri 1 Mimika (Distrik Wania), Eks Kantor Bupati Mimika (Kampung Limau Asri SP5), Perumahan DPRD Mimika (Kelurahan Timika Jaya SP2), SD Inpres S
Melihat dukungan Bupati Keerom, dan masyarakat, serta lahan yang strategis, Gubernur Papua optimistis, Papua akan menjadi salah satu wilayah strategis yang mampu menerjemahkan program nasional di sektor pangan.
Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri mengatakan tiga wilayah tersebut yakni Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Keerom. "Berdasarkan hasil pemetaan dimana kami menilai tiga daerah tersebut memiliki potensi la
Aryoko Rumaropen menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Jayapura, dinas teknis, serta para petani penerima manfaat program tersebut. Ia menegaskan bahwa program cetak sawah sejalan dengan kebijakan Presiden Republ
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menjelaskan bahwa lahan yang telah disiapkan dalam program tersebut seluas 100 hektare. Dari total luas sawah tersebut, sekitar 25 hektare telah ditanami padi, sementara sisanya akan dil
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH , MH menyatakan hari ini bisa dilihat bersama panen ubi jalan yang merupakan hasil pertanian dari pembinaan pemerintah yang telah mengajak masyarakat untuk terus menanam Hipere untuk k
Kapolres Leonardo Yoga mengatakan, peninjauan sebagai bagian dari upaya mendukung program pemerintah Asta Cita. Peninjauan ini juga bertujuan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada masyarakat Kampung Soa Senayu
Bupati Waropen, Drs. F.X Mote, M.Si, yang hadir langsung bersama Wakil Bupati Yoel Boari, menegaskan bahwa ketersediaan lahan merupakan tanggung jawab penuh pemerintah daerah guna menyukseskan pekerjaan besar dibidang ke
Meski resmi dibuka beberapa catatan penting yang dapat dipetik dari hasil mediasi dari kedua belah pihak tersebut yakni terkait dengan kompensasi pembayaran lahan pembangunan kedua gedung sekolah itu dari pemerintah Kota
Karena itu, mereka memutuskan untuk membuat hutan sendiri. Tahun 2000 menjadi titik awal perjalanan. Bermodalkan tabungan, Rosita membeli tanah seluas 2.000 meter persegi di Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, dari
 Kepala Kampung Skow Mabo, Hanok R. Mallo, menjelaskan bahwa prioritas utama tahun ini meliputi pembukaan lahan produksi, pembangunan jalan ekonomi atau jalan produksi, pembukaan kebun keluarga, serta sejumlah program p
Usai melakukan pembayaran, para pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Keerom meninjau langsung lahan yang akan menjadi aset dari Pemerintah Kabupaten Keerom tersebut.
Total dana yang digelontorkan untuk penyelesaian empat areal lahan ini mencapai lebih dari Rp 900 juta, yang dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Keer
Bupati bersama Dinas Pendidikan dan rombongan secara langsung melakukan pembayaran hak ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk Pembangunan SD Negeri Inpres Odase. Pembayaran ini menjadi titik terang bagi warga pemilik
Kegiatan ini dilaksanakan secara gotong royong oleh seluruh personel dengan menggunakan peralatan manual sederhana. Kapolres Sarmi turun langsung ke lapangan memimpin kegiatan tersebut, menunjukkan semangat kebersamaan d
"Pemerintah daerah harus segera mengambil inisiatif mendapatkan sekolah berpola asrama inidi tiap -tiap kabupaten dan syarat utamanya adalah penyiapan lahan seluas 6 hektar, Papua tanah masih luas tinggal bagaimana pemer
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menjelaskan berbagai langkah efisiensi, penegakan hukum, dan pembenahan tata kelola sumber daya alam menjadi kunci keberhasilan tersebut.Â
Dalam wawancara bersama awak media di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin pagi, Yoga menyebutkan bahwa masih ada persoalan terkait pembayaran lahan. Lanjut dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pem
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan bahwa pihaknya bersama rombongan ada di kampung Husewa, distrik Maima, perbatasan dekat dengan kampung Pugima, distrik Walelagama untuk menerima lahan 1 hektar dari masy
Kepala Kampung Lapua, Okto Lambe, mengatakan program ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. “Dana Desa tahap pertama ini kami fokuskan untuk pengembangan pa
Menurutnya, Pemprov Papua Pegunungan pastikan telah menyelesaikan pembayaran lahan tersebut seluas 42 hektar, sehingga dengan lahan yang luas tersebut akan dibagi lagi untuk dihibahkan kepada instansi vertikal yang aman
Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru mengatakan setelah pengurusan dokumen selesai, pihaknya akan menyerahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk dilakukan pembangunan.
Kegiatan tersebut berlangsung di lahan milik Polsek Pantai Timur dan menjadi bentuk sinergi antara TNI-Polri dengan masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sarmi, khususnya Distrik Pantai
Bupati Jayawijaya Athenius Murib, SH, MH menyatakan untuk sekolah rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui kementrian sosial, dimana pihaknya sudah mendapatkan lahan 7 hektar di wilayah Distrik Bpiri untuk mewak
Kepala PUPR Provinsi Papua Pegunungan Tunggul Wijaya Pangabean, ST, M.Sc menyatakan saat ini pihaknya sedang memulai pematangan lahan di lokasi KIPP. Luasannya sekitar 122,5 hektare. yang mana fokus pengerjaan yang dilak
Kapolres Jayapura AKBP Umar Nasatekay, S.I.K menjelaskan untuk program tanam jagung yang dilakukan di Kampung Ibub, Distrik Kemtuk Gresik Kabupaten Jayapura, telah dilakukan tanam kedua.
 Pelaksanaan sekolah rakyat telah masuk dalam anggaran pendidikan pada APBN 2025. Pemerintah pusat akan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam penyediaan tenaga pendidik dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Bupati Sarmi, Dominggus Catue, dalam keterangannya menyampaikan bahwa meski semangat dan dukungan dari berbagai pihak sudah sangat kuat, masih ada hambatan serius dalam penyediaan lahan pertanian yang memadai.
‘’Untuk pembukaan lahan di Wanam kemarin, tergenang karena musim hujan besar sehingga di demplot 4 hektar atau dilakukan percontohan, dan itu sudah dipanen antara 2-3 minggu lalu,’’ kata mantan Kepala Dinas Kependuduka
‘’Walupun ini program strategis pemerintah, tapi saya secara pribadi, sebagai anggota DPRP Papua Selatan menyatakan tidak setuju dan berharap pemerintah bisa meninjau ulang rencana tersebut. Kalau ini tetap dilaksanaka
 Akan tetapi Nerlince sampaikan bahwa, jika nantinya bahan makanan itu telah dihasilan oleh kelompok tani yang ada di lahan tersebut, pertanyaannya akan dijual kemana. Karena itu ia meminta pemerintah provinsi Papua un
’’Kita tidak hanya menyiapkan lahannya untuk dapat ditanami tapi kita juga menyiapkan saluran irigasinya. Harapan kita karena salah satu persoalan kita di Merauke, ketika kita memasuki musim kemarau, saluran irigasi yang kita buat ini akan menjadi persediaan air untuk sawah yang ditanami padi tersebut,’’ terangnya.  Â
Seperti yang diungkapkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayapura, Suliyono bahwa tahun ini pihaknya lakukan beberapa penyesuaian kegiatan akibat dampak dari recofusing.
Kapolres Biak Numfor menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan program tersebut, mulai dari pemberian lahan hingga pelaksanaan panen. Ia berharap, kegiatan ini mampu memotivasi masyarakat untuk terus giat dalam menjalankan program ketahanan pangan, dengan cara memanfaatkan lahan pekarangan yang belum aktif.
  Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Uncen, Monita Yessy Beatrick Wambrauw, mengaku telah melakukan kajian dan penelitian mengenai hilangnya tutupan lahan yang sebelumnya dijadikan lahan pertanian,  perkebunan hingga tambak/kolam budidaya ikan di wilayah itu. Saat ini sejumlah tutupan lahan di wilayah itu sudah dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur.
  Menurutnya, program ini sejalan dengan tugas TNI AL dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan laut berupa pembinaan potensi martim sebagai wujud kemanunggalan TNI AL bersama rakyat.
  Mereka mempertanyakan keabsahan kepemilikan lahan yang digunakan untuk membangun rumah tersebut. Pemilik rumah mengklaim bahwa lahan tersebut sah miliknya dan didukung dengan surat pelepasan dari pemilik tanah sebelumnya. Namun, warga Wamena mengaku bahwa tanah itu dahulu ditimbun oleh orang tua mereka dan seharusnya menjadi milik mereka.
 Dikesempatan tersebut para Staf Presiden RI Naudhy Valdryno beserta rombongan menerima paparan singkat dari Letkol Inf Johny Nofriady, tentang kegiatan Brigade Pangan dalam rangka percepatan tanam padi seluas 1 juta hektar di wilayah Kabupaten Merauke termasuk kendala yang dihadapi diantaranya sistem pengairan yang masih tergantung dengan air hujan dan beberapa pintu air yang tidak berfungsi.
  Dia mengatakan hal ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat terkait dengan swasembada pangan yang dipusatkan di Papua dan di Kalimantan. Karena itu, lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Jayapura ini akan terus dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan di wilayah Kota Jayapura.
  Dia mengatakan sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa Papua dan Kalimantan akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, setiap daerah tentunya siap mensupport program tersebut dengan mempersiapkan lahan pertaniannya. Apalagi kawasan lahan pertanian di Kota Jayapura terutama di wilayah Muara Tami itu memang sudah ada sejak dulu.
  Dandim 1707/Merauke menjelaskan, lahan seluas 150 hektar tersebut telah digarap atau ditanami seluas 110 hektar dimana sebagian besar sudah dilakukan panen. Di lahan ini, lanjut dia, Dandim Johny Nofriady, dirinya ingin membangun agro wisata.
  Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.
Pasalnya, lahan seluas 35 hektar yang sebagian telah ditimbun dan sejumlah gedung dibangun diatas lahan tersebut telah digugat oleh Sarce Mahuze sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik atas lahan tersebut. Â
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional dibentuk program Food Estate sebagai program kerja nasional. Lantamal XI yang berlokasi di Papua Selatan mengembangkan program tersebut dengan menggunakan lahan di Yonmarhanlan XI sebagai cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara.
Panen dilakukan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana mewakili Mentan, Pangdam XII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudy Puruwito, Dansatgas Pangan TNI Mayjen TNI Muhammad Rizal Ramdhani, Tokoh Selatan Papua Johanes Gluba Gebze bersama masyarakat setempat.
  Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT,  ditemui media ini di Merauke mengungkapkan, hingga akhir September 2024 baru 10.079 hektar dari target optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar.
Sejatinya bukan kali ini saja sikap keberatan dari masyarakat ditunjukkan. beberapa diantaranya bahkan meggandeng NGO lingkungan internasional untuk membantu menyuarakan. Apalagi disinyalir untuk lahan di Papua Selatan ini nantinya terjdi konflik kepentingan antara dua perusahaan besar yang mengklaim merupakan penugasan atau utusan negara.
Untuk memadamkan api yang semakin membesar, maka Polres Jayapura langsung menerjunkan satu unit mobil water canon dan beberapa personelnya dibantu aparat TNI dan warga setempat. Tidak dibutuhkan waktu lama, akhirnya kobaran api yang melahap lahan penuh dengan semak belukar tersebut berhasil dipadamkan, tidak sampai merambat ke rumah warga.
  Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Ketahanan Pangan TNI AD Mayjen TNI Ahmad Rizal Rahmadani didampingi Sekretaris Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian RI Dr. Hermantodi Merauke mengungkapkan bahwa pembangunan dermaga dan jalan sepanjang 130 di mulai tahun 2024 ini.Â
Peninjauan lahan Oplah ini guna memastikan bahwa tanah memiliki kualitas dan kesuburan yang memadai untuk mendukung pertumbuhan tanaman, mengidentifikasi kondisi fisik lahan seperti tekstur tanah, kemiringan, dan drainase yang mempengaruhi hasil pertanian dan menilai ketersediaan dan kualitas air untuk irigasi dan kebutuhan tanaman.
Menurut bupati, jika masuk dalam investasi maka hal itu akan membutuhkan proses yang cukup panjang. Mislanya, saat ini ada pembukaan jalan. Jalan yang dibangun itu untuk memudahkan pengelolaan lahan rakyat.
‘’Kita minta kalau memungkin untuk aktivitas itu ditunda dulu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten wajib memberikan sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas itu ditunda dulu.
Dalam hal penolakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat adat Kimahima dan Makleo, Damianus Katayu mnejelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan masyarakat Kimahima dan Makleo.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati Jayapura Triwarno Purnomo ikut melaku- kan penanaman perdana pohon kakao dengan menggunakan mesin modern, disaksikan Kepala Distrik Nimboran, Kepala Kampung dan kelompok tani di sana.
 Meski, dia masih belum mau banyak bicara lahan tambang mana yang nanti akan dikelola Muhammadiyah. Menurutnya, ia harus terlebih dahulu melaporkan hal itu kepada Presiden Joko Widodo. Yang pasti, Bahlil menyebut lahan untuk Muhammadiyah bukan eks lahan Kaltim Prima Coal (KPC) yang lebih dulu diberikan ke PBNU.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.Pd, MM menyatakan pendidikan itu penting namun bukan saja di sekolah tetapi pendidikan bisa lewat orang lain yang punya pengalaman maupun melalui media internet.
  Rapat ini dipimpin langsung bupati Merauke Drs. Romanus Mbaraka, MT dihadiri Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, Dansatgas Hanpangan Kementan RI Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan sejumlah pejabat lainnya.
Bupati Merauke 2 periode tersebut menjelaskan bahwa alat berat yang datangkan Pemerintah tersebut untuk membantu pengolahan infrastruktur terutama melakukan normalisasi long strage atau drainase yang sudah dibangun sebelumnya di Merauke.
"Saya minta lahan tidur di kampung yang selama ini masih ditumbuhi alang- alang bisa dikelola untuk lahan pertanian yang bisa membantu menekan inflasi di Kabupaten Jayapura, dan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampong, dengan lahan di kampung yang dimanfaatkan,"ungkapnya
Dandim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, menyampaikan, peninjauan lahan Food Estate yang dilakukannya tersebut dalam rangka persiapan Kunjungan Kerja Menhan RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Mentan RI Â Andi Amran Sulaiman. Â Â
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo menyatakan bahwa pemerintah meminta untuk lahan yang tidur ini segera diaktifkan kembali seperti 12 hektar sawah yang telah berproduksi serta saat ini dilakukan panen sehingga lahan produksi ini bisa lebih luas lagi.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan selain membuka lahan, pihaknya sudah mendengarkan langsung aspirasi dari Kelompok tani yang ada di Distrik Pyramid untuk kebutuhan bantuan sarana produksi berupa tracktor, bibit, perlengkapan berkebun, dan telah di catatat dan dilihat secara dekat apa yang dilakukan masyarakat.
  Kunjungan Panglima TNI kali ini dalam rangka meninjau lahan perdana 1.000 hektar yang disiapkan sebagai food estate dalam rangka program ketahanan pangan 1,2 juta ha. Selanjutnya Panglima TNI dengan didampingi Pangdam, PJ. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka bersama-sama meninjau lokasi tersebut yang berada di Kampung Nggutibob Sermayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
