Dia mengatakan hal ini juga sejalan dengan program pemerintah pusat terkait dengan swasembada pangan yang dipusatkan di Papua dan di Kalimantan. Karena itu, lahan pertanian yang ada di wilayah Kota Jayapura ini akan terus dimanfaatkan untuk program ketahanan pangan di wilayah Kota Jayapura.
  Dia mengatakan sebagaimana halnya yang diungkapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahwa Papua dan Kalimantan akan dijadikan sebagai lumbung pangan nasional. Karena itu, setiap daerah tentunya siap mensupport program tersebut dengan mempersiapkan lahan pertaniannya. Apalagi kawasan lahan pertanian di Kota Jayapura terutama di wilayah Muara Tami itu memang sudah ada sejak dulu.
  Dandim 1707/Merauke menjelaskan, lahan seluas 150 hektar tersebut telah digarap atau ditanami seluas 110 hektar dimana sebagian besar sudah dilakukan panen. Di lahan ini, lanjut dia, Dandim Johny Nofriady, dirinya ingin membangun agro wisata.
  Dia menjelaskan pihaknya mendorong agar lokasi HGU ini bisa dilirik oleh pemerintah daerah dengan begitu dapat dimanfaatkan untuk menanam komoditas tani seperti cabai, padi, sayuran dengan begitu dapat diperluas lagi.
Pasalnya, lahan seluas 35 hektar yang sebagian telah ditimbun dan sejumlah gedung dibangun diatas lahan tersebut telah digugat oleh Sarce Mahuze sebagai pihak yang mengaku sebagai pemilik atas lahan tersebut. Â
Sesuai amanat Presiden RI Joko Widodo dalam upaya pengembangan lumbung pangan nasional dibentuk program Food Estate sebagai program kerja nasional. Lantamal XI yang berlokasi di Papua Selatan mengembangkan program tersebut dengan menggunakan lahan di Yonmarhanlan XI sebagai cadangan logistik strategis bagi pertahanan negara.
Panen dilakukan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Food Estate Letjen TNI (Purn) Ida Bagus Purwalaksana mewakili Mentan, Pangdam XII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudy Puruwito, Dansatgas Pangan TNI Mayjen TNI Muhammad Rizal Ramdhani, Tokoh Selatan Papua Johanes Gluba Gebze bersama masyarakat setempat.
  Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino, SIP, MT,  ditemui media ini di Merauke mengungkapkan, hingga akhir September 2024 baru 10.079 hektar dari target optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar.
Sejatinya bukan kali ini saja sikap keberatan dari masyarakat ditunjukkan. beberapa diantaranya bahkan meggandeng NGO lingkungan internasional untuk membantu menyuarakan. Apalagi disinyalir untuk lahan di Papua Selatan ini nantinya terjdi konflik kepentingan antara dua perusahaan besar yang mengklaim merupakan penugasan atau utusan negara.
Untuk memadamkan api yang semakin membesar, maka Polres Jayapura langsung menerjunkan satu unit mobil water canon dan beberapa personelnya dibantu aparat TNI dan warga setempat. Tidak dibutuhkan waktu lama, akhirnya kobaran api yang melahap lahan penuh dengan semak belukar tersebut berhasil dipadamkan, tidak sampai merambat ke rumah warga.
