Berdasarkan peraturan PKPU No. 3 tahun 2014 dan PKPU No. 3 tahun 2022 maka jadwal pendaftaran yang dikeluarkan oleh komisionr selama 5 hari terhitung tanggal 8 - 12 mei 2024 sangat tidak cukup untuk menyiapkan persyaratan atau dokumen dan penginputan persyaratan, selain itu juga di wamena jaringan internet tidak memadai untuk men upload dokumen.
Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan, memang ada pertimbangan Putusan MK 12/2024 yang mempersyaratkan caleg terpilih yang maju pilkada membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah dilantik sebagai legislator.
Hingga pukul 18.00 WIT, kemarin belum ada pasangan bacalon bupati dan wakil bupati perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan ke KPU Merauke. Meski begitu, Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan untuk perseorangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati FX Sirfefa-Novi Rismawati.Â
 Pj. Sekda Kota Jayapura, Robby Awi mengatakan, beberapa waktu lalu bapak Penjabat Wali Kota, Frans Pekey sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama KPU, Bawaslu, TNI dan Polri.
 Hal ini penting, sehingga kerja dari PPD ini nantinya lebih baik lagi dan tidak seperti yang terjadi pada Pemilu lalu, banyak persoalan, hingga pleno di Distrik dan KPU itu terlambat atau molor dari jadwal yang ditentukan.
Meski belum ada yang datang mendaftar, namun Rosina Kebubu mengaku telah mendapat informasi dari salah satu admin pasangan bakal calon persorangan yang melakukan konsultasi.
Launching ini juga dihadiri ketua dan komisioner KPU dari empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Pilkada Gubernur Papua Selatan ini, merupakan yang pertama kali digelar, pasca pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB).
Kabag Pendidikan Pemilih KPU RI Aris Ma’ruf menjelaskan bahwa pendidikan politik berkelanjutan bagi pemilih pemula tersebut sangat penting dilakukan agar tumbuh kesadaran masyarakat pemilih dalam pengunaaan hak pilihnya secara bertanggungjawab terutama pada pelaksanaan Pemilu kepala daerah serentak yang akan digelar bulan November 2024 mendatang.
Sekrertaris Daerah Kabupaten Jayawijaya Thony M Mayor Spd, MM menegaskan, apa yang disampaikan oleh KPU Jayawijaya terkait hibah yang belum tersalurkan merupakan masukan untuk pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun untuk hibah daerah ini sudah dalam Proses ke KPU Jayawijaya namun tidak 100 persen.
Ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni menjelaskan, di Provinsi Papua Tengah yang sudah melakukan pembahasan hingga penandatangan NHPD yaitu Kabupaten Intan Jaya, Deiyai, Puncak Jaya dan Timika.Â