Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan, secara garis besar anggaran pemilu Rp 76 triliun terbagi dua. Yakni kegiatan tahapan yang meliputi honor petugas dan logistik. Lalu, sosialisasi serta kegiatan pendukung.
KPU Papua hingga kini terus mensosialisasikan aplikasi lindungi hakmu yang memang dibuat untuk mendukung proses pesta demokrasi. Upaya untuk mengajak masyarakat ikut mencoblos dan bukan justru golput. Dari aplikasi ini dikatakan pengguna bisa tahu apakah ia terdaftar sebagai pemilih termasuk lokasi dimana ia harus mencoblos.
’’Saya bicara tahun anggaran 2022 ya. Dari 76,6 T, nah ini (perlu) 8 T yang cair tahun ini,’’ ujarnya. Meski demikian, Yulianto menyebut masih ada potensi efisiensi saat pembahasan angka itu.
Kepada jajaran KPU-Bawaslu, Jokowi berharap bisa segera menyiapkan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024. “Dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mempersiapkan pemilu dan pilkada serentak,” katanya.
Kepastian itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. ”Saya sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, presiden akan melantik anggota KPU dan Bawaslu yang telah dipilih,” ujarnya.
Terkait dengan hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Diana Simbiak menyampaikan, pada prinsipnya KPU sedang merencanakan soal anggaran. Namun perencanaan ini baru sebatas dibahas di lingkungan KPU itu sendiri.
“Sebagai partai yang terus berkembang, NasDem secara organisasi dari pusat hingga daerah akan bersinergi, bergerak satu langkah sebagaimana apa yang telah dicanangkan dari pusat,” kata Ketua DPW NasDem Papua, Mathius Awoitauw pada pembukaan raker di Hotel Sunny Abepura, Jumat (1/4).
“Kami dalam rangka mempersiapkan Pemilu tahun 2024, ada kegiatan-kegiatan yang kami lakukan dan drafnya sudah disiapkan tinggal dibahas dan segera dilaksanakan,” kata Diana kepada Cenderawasih Pos, Rabu (23/3).
Dalam simulasi, KPU menggunakan dua model surat suara. Model pertama, surat suara disederhanakan dari lima menjadi dua. Di mana pemilihan presiden, pemilihan DPR, dan DPD digabungkan dalam satu kertas. Sementara satu lainnya berisi pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
Agar distribusi semakin optimal, KPU menggandeng PT Pos Indonesia, dalam perjanjian kerjasama yang digelar di Kantor KPU, Jakarta kemarin (17/3). Ketua KPU RI Ilham Saputra mengatakan, distribusi logistik merupakan salah satu problem klasik pemilu. Kasusnya beragam, mulai dari kesalahan pengiriman hingga keterlambatan kedatangan.
